Setahun COVID-19, Langkah Pemerintah Sudah Tepat Memutus Penularan

“Ketiga, vaksin harus tersedia. Setelah vaksin tersedia, target vaksinasi harus diberikan seluas mungkin dan lebih cepat (diberikan) dan gratis,” tutur Koko. Pemerintah, imbuhnya, memang telah memberikan akses bagi usaha swasta dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya semua pihak untuk membantu percepatan pemberantasan penyakit COVID-19 di seluruh Indonesia.

Namun demikian, vaksin mandiri berbeda dengan vaksin yang sudah menjadi program pemerintah. Vaksin dalam program pemerintah menggunakan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Sedangkan untuk vaksinasi mandiri menurut rencana akan memakai vaksin COVID-19 buatan Sinopharm dan Moderna.

Selain itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa karyawan dan buruh harus diberikan secara gratis dan harga vaksin ditentukan oleh pemerintah. Mengenai hal itu, Koko pun menyetujuinya. “Yang penting menurut saya, vaksinasi mandiri jangan sampai mengganggu program vaksinasi dari pemerintah,” ucapnya.

Seperti diketahui, vaksinasi mandiri akan dikelola anak usaha PT Biofarma, yaitu PT Kimia Farma. Salah satu BUMN di bidang farmasi ini akan menampung vaksin dan mendistribusikannya ke sejumlah perusahaan yang sudah mendaftarkan karyawannya untuk diimunisasi vaksin COVID-19. Dalam vaksinasi, masing-masing perusahaan swasta wajib menggunakan fasilitas kesehatan yang berbeda dengan fasilitas kesehatan dalam program vaksinasi pemerintah. (Ful)

BERITA REKOMENDASI