Setara Institute Desak Mendagri Peringatkan Bupati Kampar

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Setara Institute mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Bupati Kampar untuk bersikap profesional, bertindak berdasarkan hukum dan menjadi fasilitator yang adil dalam menangani upaya-upaya 997 petani memperjuangkan haknya. Sebelumnya para petani yang bernaung di Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) sedang bersengketa dengan PTPN V. Objek yang disengketakan berupa lahan ratusan hektare yang berada di Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan lahan milik petani seluas ratusan hektare diduga telah diserobot PTPN V dan PT Langgam Harmuni. Lahan tersebut akan diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar agar dibuatkan sertifikat hak guna usaha (HGU).

“Lahan itu sudah dimiliki petani dengan bukti 622 surat dan tujuh sertifikat hak milik. Surat tersebut juga sedang jadi jaminan di Bank Mandiri Jakarta atas pinjaman pembiayaan kebun sejak 2003,” kata Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Hendardi mengatakan, saat ini Bupati Kampar dan Dinas Lingkungan Hidup akan mengesahkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai salah satu syarat penerbitan izin perkebunan. Padahal sejak 2019, Kopsa M telah berkirim surat yang pada intinya menolak dan keberatan dengan permohonan perizinan kebun ilegal tersebut.

Menurutnya jika terus melanjutkan proses permohonan izin tersebut, langkah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bupati Kampar bukan hanya merupakan bentuk maladministrasi tetapi juga merupakan tindak pidana. Sebab, mereka dinilai menghalang-halangi proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dan ditangani Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri.

“Setara Institute juga mendesak Bupati Kampar membatalkan rencana pengesahan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) yang diajukan di lahan petani yang sedang menjadi obyek pelaporan pidana di Bareskrim Polri,” tambahnya.

Disisi lain, BPN Kabupaten Kampar tidak menerbitkan sertifikat HGU di ataa tanah milik petani. Sebab hal itu dinilai perbuatan maladministrasi dan dapat disangkakan trut serta dalam suatu tindak pidana.

“Setara Institute mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Sofyan Djalil memerintahkan Kepala BPN Kabupaten Kampar untuk tidak terlibat dalam upaya menghilangkan barang bukti dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU),” tegasnya.

Alih-alih membela petani, sejumlah pihak justru bahu membahu menutupi dugaan tindak pidana penyerobotan ratusan hektar lahan petani. Pengajuan izin usaha perkebunan yang baru dilakukan saat ini oleh PT Langgam Harmuni, secara terang benderang justru menunjukkan bahwa lebih dari 10 tahun perusahaan ini beroperasi tanpa izin dan merugikan negara karena negara kehilangan penerimaan atas pajak.

“Seharusnya berbagai pihak membela petani yang hampir 20 tahun kehilangan haknya dan tidak memperoleh penghasilan atas kebun yang merupakan haknya,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI