Setelah Data SDGs Desa Terkumpul

Editor: Ivan Aditya

A HALIM ISKANDAR, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, tajam menatap layar presentasi di ruang kerjanya. Ia menelisik informasi 88.128.178 warga desa, 24.412.417 keluarga, dan 318.552 rukun tetangga.

Acap kali ia menanyakan hal yang sama, “Apakah data ini bisa dibuka di desa? Berarti kepala desa dan sekretaris desa bisa menengoknya kapanpun dan di manapun berada ? Bisa ditilik sampai by name by address puluhan juta data warga dan keluarga?”

Usai semua diiyakan, ia memerintahkan staf, “Ayo kita ke desa, mengajak kepala desa dan sekretaris desa mempresentasikan datanya. Mereka harus memahami hasil olahan datanya sendiri, berupa capaian SDGs Desa, hingga penggunaannya dalam musyawarah desa sampai menghasilkan dokumen-dokumen pembangunan”.

Tak sampai seminggu, terselenggara Gelar Pembacaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa untuk Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, dan Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, pada 27 April 2022. Menteri Desa PDTT beserta belasan staf, Bupati Bantul berikut pejabat di daerah, tokoh masyarakat desa dan wakil seluruh rukun tetangga, aktif menyimak dan mengonfirmasi beberapa informasi yang dipaparkan kepala desa bersama sekretaris desa di depan forum pagi hingga sore itu.

Menghidupi Data

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21/2020 telah mengubah arah pembangunan desa menuju pencapaian sasaran-sasaran 18 Tujuan SDGs Desa. Diturunkan dari level global antar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ke level nasional sesuai Perpres 59/2017, kini arah pembangunan desa kian detil serta mudah dipraktekkan di lapangan. “Untuk mewujudkan arah kebijakan SDGs Desa, mula-mula harus dilakukan pendataan ke seluruh desa. Ini sensus dan menyeluruh, bukan survai yang cukup menjumput contoh-contoh,” jelas Halim.

Bergerak sejak 1 Maret 2021, keseluruhan 74.960 desa mengumpulkan informasi warganya, keluarga, lingkungan rukun tetangga, dan desa. Saat ini 12.506 desa telah mengumpulkan data 90-100 persen, 13.158 desa memenuhi 70-90 persen data, 9.119 desa terisi data 50-70 persen, dan 37.177 desa baru mendapatkan data kurang dari 50 persen.

“Yang perlu dicamkan, data harus hidup, harus diperbarui setiap tahun. Bahkan, untuk SDGs Desa, sebetulnya kepala desa dan sekretaris desa bisa memperbaiki data kapan saja, tinggal memasukkan ke aplikasi SDGs Desa. Pas ada warga lahir, tinggal ditambah datanya. Ketika ada yang meninggal atau pindah ke luar desa, tinggal dikurangi informasinya. Strategi ini menjaga data desa selalu terbaru, terbaik, tepercaya,” jelas Halim.

Membaca dan Memanfaatkan

Langkah berikutnya mengasah ketrampilan membaca data. Aplikasi SDGs Desa otomatis mengolah data, sehingga langsung terbaca jumlah warga miskin, kurang gizi, belum bisa mengakses fasilitas kesehatan. Juga warga putus sekolah, partisipasi perempuan, ketersediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, listrik, persampahan, dan sebagainya.

Terbaca pula analisis berujud rekomendasi pembangunan bagi setiap desa, RT, bahkan keluarga. Tersaji target tahunan, berikut volume pekerjaan yang harus dikerjakan. Inilah yang harus didiskusikan dalam musyawarah desa. Apalagi, tabel rekomendasi di aplikasi SDGs Desa persis sama dengan lampiran Permendesa PDTT Nomor 21/2020.

“Artinya, desa tinggal mencomotnya sesuai tahun perencanaan. Lalu, didiskusikan apakah target-target itu sudah pas, terlalu tinggi, atau terlalu rendah. Musyawarah desa memutuskan rencana kerja pemerintah desa tahunan maupun jangka menengah,” pungkas Halim. (*)

BERITA REKOMENDASI