Sidak Job Fair, Kemnaker Temukan Pelanggaran Pungut Biaya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap pelaksanaan pameran bursa kerja atau job fair di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (13/7/2017) menemukan pelanggaran karena Event Organizer (EO) sebagai penyelenggara job fair melanggar aturan dengan memungut bayaran kepada pencari kerja (Pencaker) yang ingin melamar kerja.

"Hasil sidak ditemukan fakta bahwa para pencaker harus memiliki kartu member untuk masuk ke ruang job fair. Kartu member bisa diperoleh di salah satu toko buku, daftar melalui email atau beli di lokasi dengan harga 50 ribu," kata Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Nurahman di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Pelanggaran itu, menurutnya, diketahui berdasarkan keterangan dari para pencaker dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh tim dari Kemnaker. Pada kesempatan ini, tim dari Kemnaker dan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Selatan yang diturunkan ke lokasi job fair langsung melakukan dialog dengan manajemen EO.

Hasil pertemuan menyepakati bahwa penyelenggaraan job fair harus digratiskan dan para pencaker yang belum memiliki kartu member diperbolehkan masuk ke ruang job fair. "Hasil dialog disepakati bahwa yang tidak memiliki member diperbolehkan mengikuti job fair. Pihak EO juga berjanji tidak akan memungut bayaran lagi pada penyelenggaraan job fair selanjutnya," ungkap Nurahman.

Penyelenggaraan job fair yang memungut biaya kepada pencari kerja melanggar Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keppres 36 tahun 2002 tentang pengesahan ratifikasi konvensi ILO nomor 88 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja. Selain itu, melanggar Permenaker nomor 39 tahun 2016 Pasal 54 ayat 3 yang menyebutkan, penyelenggara Job Fair dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.

Dalam peraturan perundang-undangan itu sudah jelas dan tegas melarang job fair berbayar apa pun alasannya. "Job fair harus gratis apapun alasannya apakah itu khusus member atau pencaker secara umum. Tidak boleh ada pungutan. Job fair khusus member hanya alasan EO untuk mengakali aturan saja," kata Nurahman. Sanksi bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), dan EO job fair yang melanggar mulai peringatan tertulis, pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan hingga pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar. (Ful)
 

 

BERITA REKOMENDASI