Sistem Bansos Segera Dirombak

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal merombak atau mereformasi sistem perlindungan sosial pada 2021. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penurunan kemiskinan akibat pandemi virus corona.

“Berkaca pada penanganan pandemi covid-19 (virus corona), pemerintah akan melakukan penguatan pelaksanaan program perlindungan sosial dengan melaksanakan reformasi sistem perlindungan sosial,” papar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan perbaikan data masyarakat miskin dan rentan miskin.

Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki integrasi dan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, dan penyempurnaan mekanisme pendanaan perlindungan sosial.

“Pemerintah memandang perlunya melakukan reformasi sistem perlindungan sosial sebagai langkah besar untuk menjamin ketepatan sasaran sehingga memberikan hasil yang optimal dalam membantu masyarakat yang kurang mampuni,” ungkapnya.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana untuk perlindungan sosial untuk menangani pandemi virus corona sebesar Rp203,9 triliun. Dana itu akan digunakan untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos Jabodetabek, bansos non Jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Sementara, pemerintah kembali menganggarkan dana untuk perlindungan sosial pada tahun depan dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp110,2 triliun. Anggaran tersebut akan dikucurkan melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, dan bansos tunai. (*)

BERITA REKOMENDASI