Sistem PPDB dan Zonasi beri Akses Sama bagi siswa

JAKARTA, KRJOGJA.com –  Sistem zonasi dalam penerimaan peserta Didik baru (PPDB) tahun  ini dibuat untuk memberi akses yang sama bagi semua siswa agar bisa masuk sekolah negeri di lingkungannya.

"Sistem  ini harus dilanjutkan karena bisa memberi keadilan bagi peserta didik dan masyarakat.demikian 
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud yang kini menjabat Staf Ahli Mendikbud,Hamid Muhammad di Jakarta.

"Terlepas latar belakang sosial ekonomi mereka karena sekolah negeri harus menjamin keadilan, kesetaraan, dan tidak bersifat eksklusif,” ujarnya .

Sistem zonasi sengaja diterapkan untuk meningkatkan pemerataan kualitas sekolah di seluruh Indonesia. PPDB dengan sistem zonasi juga diakui sebagai pembuka jalan agar sekolah-sekolah negeri di setiap zona tidak ditinggalkan peserta didik.

Dengan sistem saat ini, sekolah harus menerima peserta didik berdasarkan indikator zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi 5 persen, dan perpindahan 5 persen. Itu artinya, 90 persen calon peserta didik yang akan diterima sekolah dihitung berdasarkan jarak dari rumah ke sekolah atau kombinasi penilaian jarak serta nilai UN.

Hamid menyebut pemerintah tak akan berhenti dengan penerapan sistem zonasi untuk meningkatkan kualitas dan keadilan pendidikan. Pemerintah berniat melakukan dua hal untuk memperbaiki dunia pendidikan di dalam negeri.
Langkah pertama yakni merotasi guru-guru terbaik ke sekolah yang akan dibina mutunya di setiap zona. Kedua, merenovasi bangunan fisik sekolah sesuai dengan standar mutu sarana dan prasarana.

“Dengan demikian, diharapkan dalam 1-2 tahun ke depan muncul sekolah-sekolah bagus di setiap zona," tuturnya.
Di tempat terpisah Anggota  Komisi X DPR Ferdiansyah meminta sistem  zonasi seharusnya dilakukan  bertahap.
Dengab mempertimbangkan kesiapan daerah.

"Idealnya, sistem zonasi itu bisa dilakukan apabila guru, sarpras (sarana prasarana), dan penunjang lainnya sudah merata. Oleh karena itu, menurut saya harus dilakukan secara bertahap dan tergantung dari kesiapan daerah juga," ujar Ferdiansyah .

Jika ingin melakukan percepatan terhadap sistem zonasi, maka Kemendikbud harus dapat memastikan tidak ada lagi persoalan yang terjadi. Ke depannya, politikus partai Golkar itu menyatakan, Kemendikbud harus melakukan monitoring dan evaluasi.

Ferdiansyah meminta agar Kemendikbud memberikan rentang persentase terhadap daerah yang menerapkan sistem zonasi. "Jadi harus ada range misalnya 80-90 persen, kemudian jalur prestasi 5-8 persen, termasuk yang pindahan, range itu memberi keleluasan terhadap kondisi dan situasi daerah," jelasnya.

Selain itu, Ferdiansyah meminta agar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 tahun 2018 ditambah dengan pasal baru. Pasal itu, lanjut dia, ditunjukkan untuk menyesuaikan kondisi daerah. "Di pasal Kemedikbud itu harus ada pasal baru yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bisa menyimpang peraturan Permendikbud apabila telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Kemendikbud," ujarnya.

Sebelumnya, mendikbud bersama mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ. Edaran itu ditujukan kepada para kepala daerah untuk segera menetapkan kebijakan petunjuk teknis (juknis) PPDB berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 serta zonasi persekolahan sesuai kewenangan masing-masing.
(ati)

 

BERITA REKOMENDASI