Soal Biaya Sertifikasi Halal, Begini Penjelasan LPPOM MUI

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur LPPOM MUI dalam siaran persnya, Rabu (15/7/2020) menjelaskan masyarakat bisa membayar sukarela pengajuan sertifikasi halal oleh masyarakat atau perusahaan ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI),

“Seperti halnya lembaga sertifikasi lain, misalnya sertifikasi mutu maupun sertifikasi lainnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya LPPOM MUI memang mengutip pembiayaan dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Tetapi besaran dan skemanya disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan dalam akad,” kata Lukmanul Hakim.

Pemberlakukan tarif tersebut mengacu pada fakta bahwa meski ditugaskan oleh pemerintah melalui MUI, tetapi LPPOM MUI bukanlah instansi atau lembaga pemerintah. Maka dalam menjalankan amanah melakukan pemeriksaan kehalalan produk, LPPOM MUI tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan, LPPOM MUI lanjut Lukmanul Hakim juga telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga LPPOM MUI harus dan telah memenuhi semua aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Laporan Keuangan LPPOM MUI yang harus diperiksa oleh akuntan publik.

BERITA REKOMENDASI