Soal Mary Jane, Pemerintah Tunggu Proses Hukum di Filipina

JAKARTA (KRjogja.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, eksekusi terhadap terpidana mati asal Filipina Mary Jane  yang kini mendekam di tahanan Wirogunan, Yogyakarta, menunggu proses hukum yang kini sedang berlangsung di Filipina. Sebab Presiden Filipina Rodrigo Duterte sudah mempersilakan pemerintah Indonesia memproses Mary Jane sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Penegasan Presiden Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan usai meresmikan pengoperasian Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

“Presiden Duterte kan menyampaikan bahwa silakan diproses sesuai hukum yang ada di Indonesia, iya kan? Ya sudah. Artinya kan sudah jelas seperti yang saya sampaikan kemarin,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya usai melaksanakan salat Idul Adha, di Serang, Banten, Senin (12/9/2016), Presiden Jokowi  juga mengatakan, bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait nasib terpidana mati asal negeri tersebut di Indonesia, yaitu Mary Jane Fiesta Veloso. Namun Presiden enggan mengemukakan hasil diskusi tersebut. “Saya sampaikan tentang Mary Jane dan saya bercerita bahwa Mary Jane itu membawa 2,6 kilogram heroin,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Agung Ats-Tsaurah, Serang, Banten.

Dalam pertemuan dengan Presiden Duterte di Istana Merdeka, Jakarta, pekan lalu itu, Presiden Jokowi mengaku dirinya telah bercerita mengenai penundaan eksekusi terhadap Mary Jane, bulan Mei lalu. Namun Presiden Duterte justru mempersilakan Pemerinah Indonesia untuk mengeksekusinya. “Presiden Duterte saat itu menyampaikan silakan kalau mau dieksekusi,” tegas Presiden.

Namun meski telah mendapatkan ‘lampu hijau’ dari Presiden Duterte, Presiden Jokowi mengatakan,  bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Filipina saat ini. Karena hal itulah, eksekusi Mary Jane yang sedianya dilakukan pada April tahun lalu ditunda. Sebab, dalam kasus tersebut, pemerintah Indonesia tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian dan menjamin rasa keadilan terhadap terpidana. (Sim)

BERITA REKOMENDASI