Soal Mekanisme Impor Beras, Kemendag Tak Ingin Ikut Campur

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyerahkan mekanisme, waktu, dan jumlah impor beras kepada Perum Bulog. Hal tersebut terkait dengan pernyataan Direktur Utama Bulog Budi Waseso yang akan menunda impor beras sambil menunggu terbitnya data Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan dalam keterangannya mengatakan, hasil dalam rapat di Kantor Wakil Presiden sebelumnya menyatakan impor akan dilakukan jika stok beras pemerintah di Bulog berada di bawah 1 juta ton.

Kemudian pada dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diputuskan untuk membuka keran impor, karena posisi stok saat itu hanya sebesar 700 ribu ton.

"Hasil pertemuan di rapat sebelumnya di Wapres, kajian impor beras itu manakala di bawah 1 juta ton. Sebetulnya (stok beras) yang aman itu 1,5 juta ton.‎ Pada saat diputuskan (impor) posisinya di bawah 1 juta ton, yaitu 700 ribu ton," ujar dia, Selasa (29/5/2018).

Namun, saat ini, lanjut Oke, stok beras pemerintah yang dimiliki Bulog berada di kisaran 1,2 juta ton. Angka tersebut setelah Bulog mendatangkan beras impor dan menyerap beras petani yang masing-masing sebesar 600 ribu ton.

‎"Bulog kan resourcing-nya tidak hanya dari impor, tapi dari dalam juga. Sekarang yang dari dalam dia berhasil mengumpulkan kurang lebih 600 ribu ton. Dari impor yang direalisasikan kurang lebih sudah 600 ribu ton. Itu sudah 1,2 juta ton. Bayangkan kalau tidak impor, kan hanya 600 ribu ton (serapan dari dalam negeri). Sedangkan konsumsi indonesia per bulan 2,5 juta ton," kata dia.

Lantaran stok beras Bulog telah berada di atas 1 juta ton, kata Oke, maka tidak menjadi masalah jika Bulog menunda sementara impor beras. Namun, jika posisi stok kembali berada di bawah 1 juta ton, maka Bulog harus kembali melakukan impor untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri.(*)

BERITA REKOMENDASI