Soal Ramai Dana Siluman Desa Fiktif, Ini Penjelasan Pemerintah

Editor: KRjogja/Gus

MALANG, KRJOGJA.com – Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah melakukan pengecekan "dana siluman" desa fiktif yang tiba-tiba muncul terkait pembagian dana desa.

 

"Tidak mudah juga bahwa dana desa mengalir ke desa fiktif, karena persyaratan pencairan dana desa melalui beberapa tahapan. Jadi kalau sampai benar-benar fiktif terima dana desa, itu kriminal dan harus diatasi," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry Harmadi di sela kunjungan Menteri PMK Muhadjir Effendy di Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Faktanya yang mengusulkan untuk melakukan pendataan verifikasi dana desa adalah pemerintah daerah (pemda). Oleh karena itu, pemda memiliki tanggung jawab terhadap pengusulan dana desa kepada pemerintah pusat.

"Karena ini kan menyangkut APBN. Detail fiktifnya itu kenapa bisa terjadi. Apa betul memang desa itu fiktif atau sebenarnya tidak layak lagi menjadi desa tapi masih tercatat sebagai desa," katanya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan dalam lima tahun ke depan pembangunan desa, dana desa didorong untuk produktivitas ekonomi perdesaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan, untuk mencapai itu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggandeng Kemitraan dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan.

"Desa-desa saat ini sedang menikmati kesempatan dana desa yang secara periodik diberikan setiap tahun. Ini memberikan kesempatan kepada desa-desa untuk melakukan transformasi dari desa tertinggal menjadi desa maju.

Anwar melanjutkan perlunya mencari strategi, model, bentuk untuk meningkatkan ekonomi perdesaan. Salah satu misalnya desa wisata yang dinilainya cukup memberikan keuntungan signifikan bagi pedesaan. Jika dikelola dengan baik ternyata memberikan multiplier effect untuk menciptakan peningkatan produktivitas perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, masih banyak permasalahan di desa misalnya kesempatan meningkatkan pengetahuan yang masih terbatas, keterbatasan sarana produksi, jalan bagus tapi produksi tidak ada, ini kondisi perdesaan yang harus didorong bersama agar mereka bisa menggunakan kesempatan dengan adanya dana desa.

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga non profit, namun saat ini masih lemah dan jarang terjadi. Dengan adanya forum ini bisa membuka ruang wadah untuk komunikasi.

"Keberhasilan program pemerintah tidak bisa berjalan tanpa sinergi baik dengan sesama kementerian/lembaga maupun dengan lembaga non pemerintah/NGO, atau organisasi kemasyarakatan. Karena suatu program perlu adanya pengawalan dan partisipasi," ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga, Ninit Angelia mengatakan forum ini merupakan wadah sinergi bagi lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung Kemendes PDTT dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran melalui peningkatan pelayanan publik di Era Digital.

"Tujuan forum kemitraan ini pertama, peran dari lembaga swasta dan organisasi masyarakat untuk mendukung dan membantu pendampingan kepada masyarakat desa. Kedua, tergalinya kerjasama dan integrasi program serta perencanaan dan pengembangan SDM. Ketiga, sinergitas ini diharapkan menghasilkan langkah nyata untuk kesejahteraan dan percepatan pemberdayaan masyarakat di desa," jelasnya. (ati)

 

BERITA REKOMENDASI