Soal UU Polri, Muhammadiyah Minta Direformasi

JAKARTA, KRJOGJA.com –  Muhammadiyah menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan terkait impunitas dalam kepolisian. Hal ini diungkap Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo. Masalah impunitas menjadi sorotan setelah ia melihat sejumlah kasus yang melibatkan aparat polisi dan hanya ditindak secara kode etik, tanpa adanya penegakan hukum.

Salah satunya adalah kasus penembakan terhadap dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) pada saat terjadi demo ricuh di Kendari. Saat itu demonstrasi dilakukan sebagai bentuk aksi protes kepada DPR RI atas sejumlah aturan. Sehingga menurut Trisno, perlu dilakukan reformasi Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002. 

"Tentu dalam hal ini perlu dipikirkan untuk melakukan reformasi terhadap UU Kepolisian RI. Saya kira, UU 2002 tentang kepolisian itu belum secara utuh mengatur tentang demokratisasi polisi sebagaimana yang dikembangkan oleh PBB, banyak konsep, tapi aturannya belum," kata Trisno dalam keterangannya, Senin (2/12/2019).

Menurut dia, polisi perlu mengedepankan dan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melakukan tugas sebagai pengamanan negara. Ia pun menyoroti sejumlah peristiwa unjuk rasa yang terjadi selama 2019.

"Apalagi peristiwa-peristiwa di Mei 2019, ini banyak sekali (HAM) yang dilanggar oleh pihak kepolisian," kata dia.

Senada, Kepala Tim Kampanye Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri menilai impunitas terhadap hukum semakin menguat terlebih dilakukan oleh lembaga penegak hukum. 

Pihaknya menyoroti juga sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi akibat penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan. Hal ini, kata dia, telah berujung pada pembunuhan yang diakibatkan oleh peristiwa politik.

"Semakin memperkuat persepsi publik bahwa lembaga keamanan, lembaga penegak hukum adalah lembaga yang hari ini memperkuat praktik impunitas di Indonesia," katanya. (*)

BERITA REKOMENDASI