Sosialisasi Jamsos Ketenagakerjaan Perlu Edukasi Masif

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA,JOGJA.com – Jaminan sosial (Jamsos) ketenagakerjaan masih membutuhkan proses edukasi yang masif agar dapat disadari dan dipahami manfaatnya oleh masyarakat. Menyadari hal itu, BPJS Ketenagakerjaan menyiasatinya dengan mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi masyarakat yang membutuhkan sertifikasi terkait hal tersebut.

LSP ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden di Jakarta, (25/4/2018). Pada kesempatan ini diselenggarakan juga peresmian School of Investment and Dealing Room dan pembukaan Seminar Nasional Jaminan Sosial.

Dirut BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto mengatakan, LSP yang dikelolanya ini akan melengkapi Institut BPJS Ketenagakerjaan yang bertempat di Bogor. "Karena itu, kami mengucapan terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah menetapkan sistem jaminan sosial nasional yang komprehensif. Manfaat Sistem Jaminan Sosial kita paripurna, tidak kalah dibanding jaminan sosial negara lain," kata Agus.

Meski demikian, ia mengakui penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perluasan cakupan kepesertaan, pemerataan, dan keberlangsungan penyelenggaraan program. Kondisi geografis, struktur demografi, kondisi sosial ekonomi serta disrupsi teknologi digital menambah semakin kompleknya tantangan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk mengatasi tantangan itu, menurut Agus, BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis, di antaranya meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, sosialiasi dan edukasi sampai tingkat desa melalui program Desa Jaminan Sosial. Selain itu, melakukan transformasi layanan digital dan mengembangkan sistem keagenan yang dinamakan Penggerak Jaminan Sosial (PERISAI).

PERISAI melibatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi dan sekaligus melakukan akuisisi. “Keuntungan menggunakan sistem keagenan ini adalah jaringan yang luas dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia," tutur Agus. 

Hal itu, menurutnya, berujung pada peningkatan efisiensi dan efektifitas operasional serta membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial ataupun latar belakang pendidikan. Itulah sebabnya, penting bagi mereka untuk mendapatkan serfitikasi dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan. Institut Jaminan Sosial yang dilengkapi dengan LSP menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan ini. (Ful)

BERITA REKOMENDASI