Sri Mulyani Bakal Kejar Pajak Google

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan tetap melanjutkan pemeriksaan pajak terhadap Google. Sebelumnya, kantor perwakilan Google di Indonesia, telah menolak ditetapkan sebagai Badan Usaha Tetap (BUT). Dalihnya, Google Indonesia tidak menerima pemasukan dari iklan karena bisnis iklan langsung dilakukan oleh Google Singapura.

"DJP akan menggunakan pasal yang ada, kan kita punya wadah untuk mendiskusikan hal itu. Kalau sepakat atau tidak sepakat, ada peradilan pajak," tutur Sri Mulyani.

Upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap Google dan perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter, merupakan langkah DJP untuk melindungi hak memungut pajak atas kegiatan ekonomi yang dilakukan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sri Mulyani mengungkapkan, persoalan pajak dari aktivitas dengan basis (platform) online atau e-commerce saat ini menjadi masalah di seluruh dunia. Pasalnya, ativitas ekonomi via dunia maya bisa menembus batas ruang suatu negara.

Sri Mulyani telah meminta tim Kementerian Keuangan untuk menganalisa perlaksanaan aktivitas ekonomi berbasis daring (online) di Indonesia dan membandingkannya dengan negara lain. Hal itu untuk mencegah agar jangan sampai pemerintah membuat aturan yang menjadikan industri berbasis online di Indonesia tidak kompetitif dan gagal dikeruk potensi penerimaannya. (*)

BERITA REKOMENDASI