Strategi Pemerintah Hindari Resesi

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut kuartal ketiga yang akan berakhir pada September 2020 menjadi kunci bagi Indonesia terhindar dari ancaman resesi. Tiga strategi pun diracik untuk menghindari jurang resesi ekonomi.

Pertama, kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kementerian Keuangan Adi Budiarso, akselerasi eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Nah, caranya, dana yang sudah memiliki daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) perlu dipercepat penyerapannya.

“Lalu, program baru yang data dan mekanisme penyalurannya tersedia segera percepat proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA pada program PEN agar dapat dieksekusi,” ujar Adi.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu digunakan untuk sejumlah sektor.

Namun, realisasinya sejauh ini baru 27,7 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp695,2 triliun. Artinya, dana yang terpakai baru Rp192,53 triliun.

Kedua, mendorong konsumsi pemerintah juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Konsumsi yang dimaksud adalah belanja pegawai, percepatan pencairan gaji ke 13, percepatan belanja barang untuk mendukung pola kerja baru, dan realokasi belanja modal yang sebelumnya sulit dieksekusi.

“Optimalisasi peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulasi roda ekonomi,” terang Adi.

Ketiga, yakni mendorong konsumsi masyarakat. Salah satunya adalah dengan mempercepat belanja bantuan sosial (bansos).

Beberapa percepatan yang bisa dilakukan, yaitu menambah nilai bantuan yang diberikan dan program bansos. Dengan demikian, uang beredar di masyarakat bertambah. (*)

BERITA REKOMENDASI