Sudah Diputuskan, Pemerintah Naikkan BPNT Menjadi 3,2 Juta

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah memastikan akan melakukan perluasan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahun anggaran 2018 ini, dari 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 3,2 juta KPM.

“Jadi total penyaluran BPNT setelah adanya perluasan penyaluran tahap 1 sebanyak 3,2 juta KPM di 68 Kabupaten/Kota,” kata Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) terkait dengan persiapan perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2018, di Kantor Kemenko PMK, Rabu (18/4/2018).

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri itu diselenggarakan untuk memastikan perluasan BPNT tahun 2018 yang diawali kesiapan perluasan BPNT Tahap 1 bulan April 2018 yang akan ditransfer ke rekening KPM mulai tanggal 25 April 2018, serta difokuskan pada penetapan perluasan BPNT Tahap 2 yang saat ini masih terus dikaji.

Menurut Puan, perluasan BPNT tahap 1 akan menambah sebanyak 2 juta KPM di 24 kabupaten/kota. Sementara pada perluasan BPNT tahap 2 akan menambah 2,2 juta KPM di 34 kabupaten.

Rencana perluasan BPNT tahap 2 itu, menurut Menko PMK Puan Maharani, masih dalam kajian karena belum selesainya penyerahan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), dan masih kurangnya kesiapan e-Warong.

Mengenai daerah yang belum termasuk perluasan BPNT, menurut Puan, akan tetap mendapatkan Bansos Rastra (Bantuan Sosial Beras Sejahtera) seperti biasa. “Jumlah keseluruhan penerima Bansos Pangan (Bansos Rastra dan BPNT) adalah 15,5 juta KPM,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, besaran Bantuan Pangan Non Tunai itu adalah Rp 110.000 per bulan per KPM. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, namun hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-Warong.

Sementara itu Menteri Sosial, Idrus Marham memastikan pemerintah akan melakukan sosialisasi secara masif dan mengecek secara langsung ke daerah penerima BPNT agar pelaksanaan bantuan ini lebih tepat sasaran.

Dengan cara ini menurut Idrus, pemerintah bisa mengkaji kelemahan penyaluran BPNT. "Ini harus kita lakukan secara rinci," jelas Idrus.

Secara teknis, ia mengakui masih harus melakukan penguatan sistem hingga ke daerah. Kepastian data penerima by name by address, kesiapan e-warung, jaringan perbankan hingga pendamping Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK), masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. "Kita pastikan Oktober-November sudah 10 juta (penerima)," pungkasnya. (*-3/Ati)

 

BERITA REKOMENDASI