Surat Terbuka Amnesty Kewenangan Kapolri

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka suara atas surat terbuka Amnesty International Indonesia kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Lewat surat terbuka itu, Amnesty mendesak Jokowi memerintahkan Polri membebaskan dan tak menjerat aktivis Papua dengan menggunakan pasal makar dalam KUHP.

"Ya, itu masih domainnya Kapolri lah, kita serahkan dulu kepada proses hukum. Karena semua diserahkan ke proses hukum," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan segala tindakan yang bertujuan membuat kekacauan memang harus ditindak tegas. Menurutnya, aparat penegak hukum tak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang memiliki tujuan membuat kerusuhan.

"Karena itu kalau ada toleransi, maka anarkis akan semakin besar dan merugikan banyak orang, sedangkan pelakunya hanya beberapa orang. Kalau ini dibiarkan banyak yang menjadi rugi," ujarnya.

Sebelumnya, melalui surat terbuka Amnesty International mendesak Jokowi memerintahkan Polri membebaskan dan tak menggunakan pasal makar terhadap 22 aktivis Papua yang kini masih ditahan. Para aktivis tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan berdasarkan Pasal 106 dan 110 KUHP. (*)

BERITA REKOMENDASI