Syarat Mutlak Turunkan Harga Gas

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Petrokimia Achmad Widjaja mengatakan, pembentukan perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN) energi di sektor energi terintegrasi sudah tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah sudah saatnya menerbitkan aturan holding sehingga Pertamina dan PGN bisa segera bersinergi.

"Tinggal keberanian pemerintah mengambil putusan politik dengan tidak lagi mempertimbangkan jalur-jalur investor yang ada di perusahaan terbuka. Toh, pemerintah masih mayoritas," ujar Achmad Widjaja.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian BUMN telah memutuskan membentuk holding BUMN, salah satunya di sektor energi. Pembentukan holding BUMN energi tinggal menanti waktu kendati manajemen PGN terkesan kurang responsif. Padahal melalui holding BUMN energi, Pertamina dan PGN bisa bersinergi hingga membuat harga gas kompetitif.

Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, pentingnya konsolidasi PGN dengan menjadi anak usaha Pertamina sehingga pembangunan infrastruktur bisa terintegrasi. "Kenapa sangat penting PGN menjadi anak usaha Pertamina, sehingga biaya infrastruktur untuk pengiriman gas itu menjadi terintegrasi sehingga tidak ada double investment," ujarnya.

Menurut Rini, pemerintah saat ini mendetailkan alur gas bumi di dalam negeri mulai dari sumur hingga dialirkan lewat pipa ke pelanggan. Dari situ, akan dipetakan berapa ongkos yang dikeluarkan. Jika pembentukan holding terintegrasi, biaya distribusi gas dari sumur gas ke pelanggan bisa ditekan. (*)

BERITA REKOMENDASI