Tafsir Terlalu Luas, Direksi BUMN Dapat Terjebak UU Tipikor

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Konsultan hukum Ary Zulfikar yang kerap bertindak selaku pengacara dalam sejumlah kasus hukum yang melibatkan pimpinan BUMN dengan UU Tipikor mengatakan, tafsir Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang terlalu luas oleh penegak hukum menjadi ganjalan bagi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Tafsir yang sangat luas dari pasal-pasal di UU Tipikor itu juga yang menyebabkan banyak direksi BUMN yang kemudian dapat terjebak dalam kasus Tipikor. Ini karena tafsir dari UU Tipikor memang merupakan wilayah tafsir dari para aparat penegak hukum,” jelas Ary dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (28/7/2019).

Menghadapi hal itu, menurutnya, para pimpinan BUMN berpotensi terjerat kasus hukum, misalnya dalam hal kerugian yang dialami BUMN. Pasalnya, aparat penegak hukum selalu mengkaitkan kekayaan negara termasuk aset atau kekayaan yang dimiliki, baik di BUMN maupun di anak perusahaan BUMN, sehingga jika ada kerugian di level BUMN maupun di level anak perusahaan BUMN, dianggap sebagai kerugian negara.

“Namun, di sisi lain tafsir aset BUMN/anak perusahaan BUMN agak berbeda, jika berbicara tentang kewajiban atau hutang BUMN/anak perusahaan BUMN, kita tidak pernah mendengar istilah bahwa hutang BUMN/anak perusahaan adalah hutang/kewajiban negara atau pemerintah,” kata Ary. Dengan kondisi ini ia menilai analogi aset BUMN adalah aset negara menjadi tidak relevan.

Dikatakan demikian, menurutnya,  negara hanya memiliki saham pada BUMN yang dicatat sebagai kekayaan negara. Jadi negara hanya sebagai pemilik saham jika terkait dengan kekayaan BUMN, maka yang dilakukan oleh Direksi BUMN tentunya dalam bingkai UU Perseroan Terbatas.

Seperti diketahui, ungkap Ary, sejak UU Tipikor diterapkan, banyak jajaran direksi BUMN yang terjerat kasus hukum dan berakhir dengan vonis bersalah karena merugikan persero yang dipimpinnya. Saat ini pejabat direksi BUMN yang tengah mengalami masalah antara lain adalah Sofyan Basir yang dijerat UU Tipikor ketika menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Padahal, tidak semua kerugian yang terjadi di BUMN itu murni akibat kesalahan yang dilakukan direksi tersebut. Akibatnya, ujar Ary, para direksi BUMN kerap dalam posisi dilematis. Di satu sisi dia dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi ketika keputusan bisnis yang diambil salah dianggap merugikan negara dan diancam dengan UU Tipikor. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI