Tahapan Pemilihan Ketum PP PBSI Periode 2020-2024 Dimulai

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Tim Penjaringan bakal calon ketua umum PP PBSI masa bakti 2020-2024 sudah mulai melaksanakan tugasnya menjelang Musyawarah Nasional (Munas) PBSI yang akan digelar 5-6 November 2020 mendatang. Dengan demikian, ada 32 pengprov yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum PP PBSI pada Munas PBSI tahun 2020-2024.

Edi Sukarno selaku Tim Penjaringan bakal calon (balon) Ketua Umum (Ketum) PBSI 2020-2024 menjelaskan, ada suara pengurus provinsi yang dihitung tidak sah. Salah satunya adalah pengprov yang masa baktinya sudah habis tapi belum melaksanakan musyawarah provinsi (musprov).

“Ada yang sudah melaksanakan musprov tapi surat keputusan (SK) pengukuhan untuk pengurus yang baru belum ada. Contoh yang sekarang masa baktinya habis itu adalah Pengprov Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara,” para Edi, dilansir badmintonindonesia.org.

Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara sudah melaksanakan musprov pada 8 Oktober 2020 lalu, namun tim formatur kedua pengprov ini masih menyusun kepengurusan, otomatis suara Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara masih belum sah karena belum ada kepengurusan yang baru dan belum disahkan.

Berdasarkan Surat Keputusan nomor SKEP/044/0.3/X/2020, Tim Penjaringan merupakan tim yang dibentuk khusus untuk proses seleksi bakal calon ketua umum PP PBSI yang berhak untuk maju ke Munas PBSI 2020-2024.

BERITA REKOMENDASI