Tahun Politik, Tugas Satkowil Semakin Berat

BANDUNG, KRJOGJA.com – Di tengah perkembangan lingkungan strategis, baik lingkup global dan regional yang sangat kompleks, menyebabkan tuntutan tugas Satuan Komando Wilayah (Satkowil) semakin berat.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono mengemukakan hal tersebut pada pembukaan Apel Komandan Korem dan Komandan Kodim (Apel Danrem-Dandim) Terpusat Tahun 2018 di Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) Kodiklatad, Bandung.

Apel yang telah dimulai Senin (26/11/2018) lalu berlangsung hingga Rabu (28/11/2018) ini. Selain dihadiri para pejabat teras TNI AD, juga oleh Presiden RI Ir Joko Widodo, Menko Kemaritiman, Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kapolri, Ketua Bawaslu, Menkopolhukam, Mentan, Ketua KPU Pusat, Kepala Bais TNI, Mendagri dan Kepala BNN yang sekaligus akan memberikan pembekalan kepada para peserta.

Dikatakan Kasad, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus diguncang oleh berbagai kejadian yang mengganggu stabilitas Keamanan Nasional (Kamnas).

Menurutnya, stabilitas itu merupakan prasyarat utama dan pondasi kelancaran pembangunan nasional.

“Berbagai aksi separatisme, radikalisme maupun terorisme terus mengancam. Di tengah dinamika itulah, tuntutan tugas Satkowil semakin berat, khususnya dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, yaitu untuk mewujudkan ruang, alat, serta kondisi juang sekaligus kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara,” ujar Kasad.

Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2019 nanti, diungkapkan Kasad, tuntutan tugas tersebut menjadi semakin menantang.

“Sebagai konsekuensi logis dari kodrat TNI untuk bekerja tidak berdasarkan kepentingan politik atau golongan, namun demi bangsa dan negara, momen tersebut merupakan ujian sekaligus pembuktian komitmen netralitas TNI. Kita harus benar-benar memahami bahwa TNI adalah milik nasional, yang berdiri di atas semua golongan,” tegas Kasad.

Kasad Jenderal TNI Mulyono mengingatkan, berkaca dari jalannya Pemilu baik Pilpres dan Pilkada dalam beberapa tahun terakhir, semua pihak harus mewaspadai terjadinya peningkatan kompleksitas spektrum ancaman terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Semuanya harus berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan bebas dari kerusuhan, demonstrasi, unjuk rasa yang anarkis, maupun konflik sosial yang dapat membahayakan Kamnas,” kata Kasad.(*)

BERITA REKOMENDASI