Tak Ada Kudeta di Tubuh Partai Demokrat, Hanya Tuntut KLB

Pertama, kata dia, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020, setidaknya ada tiga hal yang harus disoroti. “Pertama, menghasilkan keputusan kongres yang dipaksakan. Kedua, demokrasi semu. Ketiga, cacat hukum karena proses yang dilakukan tidak berdasarkan aturan AD/ART partai,” papar dia.

 

Yang dimaksud tak sesuai AD/ART partai yakni pertama, tidak memenuhi tata beracara Kongres Partai Demokrat. Kedua, tidak ada pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan program partai. Ketiga, terkesan penyelenggaraan kongres jadi-jadian dan terakhir, pengangkatan AHY dipaksakan.

 

Kedua, Ahmad Yahya menilai ada keluhan terhadap kepemimpinan AHY selama ini. Selaku pendiri dan senior Partai Demokrat Ahmad Yahya mengaku menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menambah beban partai di daerah. “Hal tersebut tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan ketua umum sebelumnya seperti Prof Budisantoso, Hadi Utomo dan Anas Urbaningrum.

 

Ia juga menilai DPP Partai Demokrat telah menciderai janjinya sendiri dalam pelaksanaan pilkada baru-baru ini, di mana biaya operasional pilkada sebesar 50 persen yang dijanjikan tidak dilaksanakan. “Sehingga mesin partai dalam mendukung pasangan calon tidak berjalan maksimal,” urai dia.

Selain itu, proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang diusulkan oleh Partai Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. “Namun di masa AHY sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memerhatikan usulan atau aspirasi daerah,” ujarnya.(Fon)

 

BERITA REKOMENDASI