Tak Ada Remisi untuk Koruptor

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Presiden Joko Widodo menegaskan penolakan merevisi PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penolakan itu dikemukakannya saat menerima 22 pakar dan praktisi hukum di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 22 September 2016. Jadi, tidak ada pula remisi untuk para koruptor.

"Sampai sekarang juga belum sampai ke meja saya (revisi PP 99/2012) tetapi kalau sampai ke meja saya saya akan sampaikan. Saya kembalikan, saya pastikan. Saya belum tahu isinya tapi sudah saya jawab saya kembalikan, begitu saja," kata Jokowi.

Kehadiran para pakar dan praktisi hukum ini memang atas undangan Jokowi yang meminta masukan. Jokowi menyadari banyak pekerjaan rumah pemerintah baik yang berkaitan dengan kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu, kejahatan narkoba, dan penataan kelembagaan bidang hukum.

Beberapa ahli hukum dan praktisi hukum yang hadir, mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang juga Rektor Universitas Kristen Indonesia Maruarar Siahaan, Ketua Pusat Studi Konstitusi (Pusako) yang juga pakar hukum Universitas Andalas Padang Saldi Isra, pengajar hukum Universitas Gajah Madan yang juga praktisi hukum konstitusi Refly Harun, Direktur Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan hakim Asep Iwan Irawan, Direktur Imparsial Al Araf, praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

Refly mengatakan pernyataan Jokowi jelas menolak revisi PP 99/2012 yang cenderung mengarah pada pemberian remisi atau pengurangan hukuman pada narapidana termasuk koruptor. Padahal, revisi PP 99/2012 ini inisiatif kementerian hukum dan HAM. (*)

BERITA REKOMENDASI