Tangani Pelanggaran Etika, FKPPI: Perlu Dibentuk Komisi Etik

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Pendidikan Kebudayaaan Riset dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudrisitek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Permendikbudristek yang kemudian dilanjutkan pembentukan Satuan Petugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tersebut menurut Ketua bidang Pendidikan dan Sosial Budaya Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Dr Susetya Herawati menjadi payung hukum bagi siapa saja korban kekerasan seksual di kampus untuk mendapatkan keadilan.

“Meski lingkungan pendidikan, tetapi kasus kekerasan seksual di kampus memang, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga tingkatanya serius seperti pelecehan seksual secara verbal, pelecehan seksual secara fisik, mengirimkan gambar porno atau cabul melalui jaringan pribadi. Banyak mahasiswa atau dosen perempuan yang mengalaminya tetapi mereka takut untuk melapor,” kata Satuan Petugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tersebut menurut Ketua bidang Pendidikan dan Sosial Budaya Pengurus Pusat Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Dr Susetya Herawati di Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Tak hanya kekerasan seksual, kampus juga ‘menyimpan’ banyak kasus-kasus pelanggaran etik dan etika, termasuk hak azasi manusia. Mulai dari tekanan pimpinan terhadap bawahan dalam hal ini dosen atau mahasiswa, pemberian hak terhadap dosen maupun tenaga kependidikan yang tidak sesuai SK, upaya menghambat karier bawahan, pemberian tugas di luar SOP dan lainnya.

Karena itu, lanjut Herawati, selain dibentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, kampus perlu juga memiliki Komisi Etik. Atau bisa juga Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ditambah lagi SOP agar dapat menyentuh kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi di lingkungan kampus.

“Jadi tidak hanya persoalan pelanggaran seksual saja yang bisa diselesaikan. Pelanggaran etik dan etika juga ditangani. Karena kasus pelanggaran seksual dan pelanggaran etika merupakan dua persoalan yang berbeda,” tambah Herawati.

BERITA REKOMENDASI