Tanggulangi Kemiskinan, Empat Kementerian Perkuat Data Terpadu Kesos

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kemensos,KemendesPDTT,Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,Kemendagri, sepakat memperkuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penanggulangan kemiskinan. Demikian Hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR. Data kemiskinan yang kredibel, merupakan kunci dari sukses penyelenggaraan program perlindungan sosial.

Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII Yandri Susanto,dihadiri Mensos Juliari P. Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar, Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Fakrulloh, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Di Jakarta ,Rabu (1/7 2020).Membahas “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan”.

Menteri Sosial Julari P. Batubara memaparkan bagaimana proses berjenjang pemutakhiran data untuk mendukung berbagai program di Kemensos, termasuk progam perlindungan sosial. Proses berjenjang ini yang dimulai dari daerah. Peran pemda dalam pemutahiran data kemiskinan diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Mensos menggarisbawahi, dua peraturan tersebut memuat peran penting pemda dalam menentukan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan, yang nantinya dimasukkan dalam DTKS yang dikelola Kemensos. “Proses verifikasi dan validasi data dilakukan melalui daerah. Yaitu dilakukan secara berjenjang melalui aparat desa/keluruhan yang memutuskannya melalui muskel/musdes. Kemudian dilaporkan ke kabupaten/kota dan kemudian ditetapkan oleh Kemensos. Dari data yang kami dapatkan, masih ada 92 kab/kota yang tidak melakukan pemutakhiran data sejak 2015,” kata Mensos.

BERITA REKOMENDASI