Tata Niaga Tembakau untuk Lindungi Petani Mendesak Diberlakukan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai perlu adanya tata niaga tembakau. Hal ini penting agar adanya hubungan yang saling menguntungkan antara petani tembakau dengan industri hasil tembakau.

"Perlu diatur tata niaga tembakau terutama impor untuk melindungi petani tembakau," jelas dia, Sabtu (3/3/2018) malam.

Politisi Partai Golkar ini kembali menegaskan akan mengawal RUU Pertembakauan yang mengedepankan kepentingan petani tembakau. Menurutnya, persoalan tembakau jika hanya diseret pada permasalahan kesehatan saja, maka akan menimbulkan ketidakadilan.

Ini dia sampaikan kepada petani tembakau di Wonomerto, Probolinggo. Misbakhun menyebut bahwa tembakau adalah komoditas pertanian yang sudah turun temurun dibudidayakan masyarakat, sebagaimana masyarakat petani tembakau di Probolinggo yang menyangkut masalah ekonomi dan budaya yang tidak bisa begitu saja dinafikan.

Belum lagi persoalan petani tembakau, di antaranya penyediaan bibit tembakau unggul, dan pembiayaan permodalan yang dibutuhkan petani. Pada konteks inilah, negara harus hadir dalam memberikan perlindungan kepada petani tembakau.

"Petani tembakau adalah konstituen saya. Karena itu, Saya berkomitmen akan istiqomah mengawal kepentingan petani tembakau melalui RUU Pertembakauan," ujar Misbakhun.

Dia mengatakan bahwa Probolinggo merupakan salah satu sentra penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur sendiri adalah kontributor terbesar cukai tembakau nasional dari total pendapatan Rp 154 triliun.

"Karena Probolinggo sebagai salah satu sentra penghasil tembakau, maka menjadi urgen untuk perlindungan petani tembakau," kata Misbakhun.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), jumlah produksi tembakau secara nasional hanya mencapai kisaran 190 ribu -200 ribu ton per tahun. Angka tersebut jauh di bawah kebutuhan industri, yakni 320 ribu-330 ribu ton tembakau per tahun.(*)

BERITA REKOMENDASI