Teknis PPDB SD Diserahkan Pemda

JAKARTA, KRJOGJA.com – Direktur Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Khamim mengatakan, pelaksanaan teknis PPDB sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan Permendikbud 20 Tahun 2019 revisi dari Permendikbud 51 Tahun 2018 tentang pelaksanaan PPDB. 

"Kewenangan ada di pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku," demikian disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah dasar (SD) Khamim di Jakarta ,Senin (1/7 2019)

Mengenai aturan kuota siswa baru dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di jenjang Sekolah Dasar berbeda dengan jenjang lainnya.  Jika jenjang lain 90 persen kuota harus diisi siswa berdasarkan pertimbangan domisili, maka jenjang SD besaran kuotanya mencapai 95 persen.

Khusus penerimana siswa baru SD hanya ada jalur domisili (zonasi) sebesar 95 persen, sisanya jalur perpindahan orangtua (5 persen).  "Semua Pemda merujuk yang sama, tidak ada jalur prestasi di SD. Kuota 95 persen pakai domisili, karena ini masih usia wajib belajar sembilan tahun, jadi sebanyak-banyaknya lulusan TK harus diterima di SD," kata Khamim.

Persebaran zonasi yang ditetapkan pemerintah, kata Khamim telah diawali dengan melakukan pemetaan sebelumnya.  Pemetaan dilakukan untuk meminimalisir adanya siswa yang tidak tertampung di sekolah jenjang atasnya.

Jika rasio antara daya tampung SD dan jumlah lulusan TK di suatu zonasi belum berimbang, maka pemerintah daerah setempat harus mencatat itu dan menambah ruang kelas.  Sehingga dalam PPDB tahun berikutnya kendala serupa tidak terulang kembali.

"Kalau daya tampung SD lebih kecil daru jumlah lulusan TK, maka harus tambah daya tampung, anggarannya bisa menggunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau APDB.  Di DAK kan ada menu ruang kelas," terang Khamim.

Namun solusi jangka pendek yang dapat ditempuh jika daya tampung dan jumlah lulusan belum berimbang, maka sekolah itu diperbolehkan membuka sistem double shift.  Itu karena pemerintah daerahnya tidak cepat merespons kurangnya daya tampung, "Jadi ada kelas pagi dan siang," ujarnya.

Khamim juga menegaskan, bahwa setiap sekolah harus transparan mengumumkan jumlah daya tampung setiap sekolah. Tujuannya agar tidak ada kursi yang disembunyikan, untuk kemudian berpotensi diperjual belikan.
"Sekolah harus buka berapa daya tampung sekolahnya, tidak boleh ada jual beli kursi," tegas Khamim.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di seluruh jenjang mulai dibuka pekan ini.  Kemendikbud meminta daerah menegakkan aturan zonasi, yakni seleksi yang menetapkan kuota siswa berdasarkan jarak domisili ke sekolah sebanyak 90 persen.  Sepuluh persen sisanya digunakan untuk jalur prestasi (lima persen) dan jalur perpindahan orangtua (lima persen.(Ati)
 

BERITA REKOMENDASI