Tepis Heboh Vaksin MR Tidak Halal, Pemerintah Berikan Acuan Fatwanya

LAGI-lagi heboh soal berita bahwa vaksin measles rubella (MR) dikatakan tidak halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemerintah pun menanggapinya dengan gamblang, bahwa vaksin jenis apapun semuanya halal, hanya saja belum dapat sertifikasi kehalalan yang sah.

Dengan tersiarnya kabar tersebut, tentu membuat ibu-ibu panik dan berita hoax tersebar lewat pesan singkat yang berantai. Hal ini juga mengganggu aktivitas pemberian vaksin MR yang harusnya sudah tercapai 100% diberikan kepada anak-anak di Pulau Jawa.

Padahal fungsi pemberian vaksin MR bukan tanpa maksud, pemerintah ingin membebaskan anak-anak dari penyakit campak dan rubella yang mematikan, targetnya di tahun 2020. Namun, banyak kabar miring dari niat baik itu, termasuk adanya kabar bahwa vaksin MR dikatakan tidak halal oleh sejumlah pihak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI drg Oscar Primadi, MPH mengatakan, vaksin MR dapat dikategorkan sebagai vaksin yang mubah artinya diperbolehkan selagi untuk mencegah. Hanya saja belum mendapatkan sertifikasi kehalalan yang sah dari MUI.

"MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa untuk vaksin, penggunaannya diperbolehkan selagi untuk memberikan preventif kepada anak-anak bangsa. Untuk sertifikasi halalnya pasti butuh proses," ujar Oscar saat ditemui Okezone di Kantor Kementerian Kesehatan RI, kawasan Kuningan, Senin (16/10/2017).

Adapun fatwanya diatur Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 4 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa vaksin dikategorikan sebagai benda yang mubah. Sementara pemerintah mengacu pada fatwa tersebut, sehingga untuk berbagai jenis vaksin aman dipakai dan tidak dosa jika diberikan kepada manusia.

Beberapa waktu lalu, saat introduksi vaksin MR di Pulau Jawa, Sekertaris Komisis Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan, PT Biofarma sedang melakukan proses pendampingan terkait sertifikasi kehalalan vaksin. Masyarakat tinggal menunggu saja dan tidak perlu khawatir untuk menggunakan vaksin.

"Sebagai produsen milik negara, PT Biofarma sedang dalam proses pendampingan untuk hal ini. Sampai detik ini sudah ada beberapa jenis vaksin yang halal, seperti vaksin meningitis yang disuntikkan kepada calon haji," terang Niam.

Niam menambahkan, adapun fatwa tentan kejelasan vaksin atau imunisasi dan obat-obatan, fatwanya dikeluarkan pada 23 Januari 2016. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa vaksin boleh dipergunakan guna melakukan pencegahan.

Masyarakat diminta untuk memberikan perlindungan kepada diri sendiri dan keluarganya. Masyarakat juga harus sadar dengan cara melakukan pencegahan penyakit, salah satunya dengan vaksin. Bahkan, sejak zaman nabi, setiap orang wajib melakukan pencegahan terhadap penyakit dengan berbagai langkah apapun.

"Dalam perspektif agama, imunisasi adalah bagian dari ikhtiar dan preventif," ujar Niam.

Pada kesempatan itu, Niam juga menanggapi adanya kelompok gerakan antivaksin. Langkah tersebut dianggap salah olehnya, karena mengganggu kepentingan masyarakat yang lain.

"Kalau ada gerakan antivaksin, sebaiknya jangan mendebat. Yakinkan bahwa vaksin dapat sertifikasi halalnya," bebernya.

Nah, dengan adanya kabar miring seputar vaksin belum ada sertifikasi kehalalannya, masyarakat tak perlu panik. Mengaculah pada fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI setahun silam. Pemberian vaksin sangatlah penting dilakukan untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, terutama pada anak-anak yang mudah sakit. (*)

BERITA REKOMENDASI