Tercapai Ketahanan Pangan, RI Butuh ‘GBHN’

JAKARTA, KRJOGJA.com – Swasembada pangan Indonesia bisa dicapai dengan perencanaan penanaman pangan secara baik. Untuk itu diperlukan haluan negara agar program swasembada pangan bisa tercapai. 

"Untuk itu sekarang sedang dibahas untuk kembali pada GBHN secara terbatas,  agar program pembangunan Indonesia lebih fokus,  termasuk pembangunan sektor pangan, "kata Ir.  Mindo Sianipar,  Anggota Komisi IV DPR RI pada acara Diskusi Ketahanan Pangan dan Pertanian di Jakarta.  Kamis (29/8).

Selama ini,  tambah Mindo,  di era reformasi daerah otonomi, program 
dari Menteri Pertanian,  tidak sampai ke daerah. Sebab kepala dinas pertanian akan menjalankan kebijakan kepada daerah,  bukan Menteri Pertanian. 

"untuk itu kini diwacanakan untuk Kembali pada GBHN,  agar program dapat berjalan,  dari pusat hingga daerah secara terpadu, "kata Mindo. 
Hal senada juga diungkapkan  anggota DPR RI, Josef Umarhadi. Menurutnya masalah ketahanan pangan tidak kalah pentingnya dengan wacana yang kini sedang mengemuka,  tentanf perpindahan ibukota. 

Negara yang kuat, kata Josep,  harus ditopang dengan ketahanan pangan yang cukup. Untuk menjamin krtahanannpangan yang mencukupi itu harus ditunjang dengan pengadaan air yang baik. 

Sejak era Presiden Jokowi,  telah banyak dibangun bendungan maupun embung sehingga mampu mengaliri sawah dengan baik. Dengan cara seperti itu maka hasil pertanian bisa lebih ditingkatkan, dari setahun sekali panen menjadi dua kali atau bahkan tiga kali.  " Kementerian PUPR mengalokasikan dana cukup besar untuk membangun irigasi.  Dengan harapan hasil panen akan lebih baik, " kata Josef. 

Terkait hal tersebut, Prasetyo Soenaryo, Ketua DPP.  Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), mengatakan untul saat ini masalah pangan Indonesia masih bergantung dengan impor. "untuk jangka pendek bisa dimaklumi. Tapi ini sampai kapan?  Sebab amanat UU Indonesia harus swasembada pangan, " ujar Prasetyo. 

Dari data Badan Pusat Statitik (BPS),  produksi pangan terutama beras untuk tahun ini mencapai 2,8 juta ton diperoleh dari selisih proyeksi produksi beras 32,42 juta ton dengan konsumsi 29,57 juta ton per tahun.

Angka ini berada di bawah proyeksi produksi beras BPS dengan metode lama yang dilansir Kementerian Pertanian, yakni 46,5 juta ton. 
Prasetyo berkeyakinan jika pemangunan sarana prasarana pertanian diperbaiki, begitu juga petani dapat kemudahan untuk mendapat pupuk dam bibit,  maka hasilnya akan lebih baik.  

"Tapi yang terjadi selama ini kita masih impor pangan, itu adalah jangka pendek untuk mengatasi kekurangan kebutuhan masyarakat.  Tapi jangka panjang,  kita harus swasembada pangan, " katanya lagi. (sim) 
 

BERITA REKOMENDASI