Terdakwa Kasus E-KTP Dituntut 7 Tahun Penjara

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Mantan Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menjadi terdakwa kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP), Irman dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidier enam bulan kurungan. Irman dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP.

"Menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irman pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan," ujar jaksa penuntut umum Irene Putri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/06/2017).

Irman juga dikenai pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar US$273.700, Sin$6.000, dan Rp2,4 miliar.  Sementara terdakwa lainnya, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek e-KTP Sugiharto dituntut lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Ia juga dikenai pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta. Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa dianggap berdampak masif pada proses pengelolaan data kependudukan nasional.

Bahkan, akibat perbuatan kedua terdakwa, masyarakat masih banyak yang belum memiliki e-KTP. Meski demikian, jaksa mengajukan keduanya sebagai justice collaborator. (*)

BERITA REKOMENDASI