Terkait Kasus Baja Ilegal, PLN Harus Periksa Proyek Kelistrikannya

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai terkuaknya kasus baja impor yang diberi label SNI ilegal merupakan akibat korupsi kebijakan. Menurutnya, kebijakan negara seharusnya untuk melindungi industri dalam negeri tetapi justru dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan bagi segelintir pihak.

“Untuk itu diperlukan pemeriksaan mendalam terhadap aktor-aktor yang terlibat guna menghentikan praktek curang seperti itu. Pejabat pemberi ijin impor, pemberi rekomendasi dan pejabat pengawas perlu dimintai keterangan guna membongkar tuntas dan menghentikan praktek curang yang merugikan industri baja dalam negeri, ” kata Trubus saat dihubungi, Kamis (24/9).

Sebagaimana diketahui, polisi pada pertengahan Juni lalu telah menyita ribuan ton baja impor asal Thailand dari gudang milik PT Gunung Inti Sempurna (GIS). Baja impor itu ditempel SNI sehingga terkesan produk lokal yang lolos SNI.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk salah seorang direktur GIS dan telah menyita 4.600 ton baja impor dari gudang milik GIS.
Saat ini pihak kepolisian masih melengkapi berkas perkara untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan.
Adapun produk baja yang disita umumnya merupakan baja siku yang merupakan bahan yang digunakan dalam proyek infrastruktur ketenagalistrikan.

PLN

BERITA REKOMENDASI