Ternyata, Ini Pemicu Masalah PPDB

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah daerah (Pemda)tidak  menjalankan Permendikbud  soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ,sehingga terjadi berbagai masalah.

Demikian diungkapkan Inspektur Jendral Kementerian,Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemdikbud), Muchlis Rantoni Luddin,di Jakarta,Kamis (20/6 2019). Dia menjelaskan secara keseluruhan masih berjalan aman.

Muchlis juga tidak menutupi jika ada beberapa kota/daerah yang masih bermasalah. 

"Jika  pemerintah daerah (pemda) dan dinas pendidkan daerah, tidak menjalankan PPDB 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dengan mengunakan tiga skema meliputi; zonasi dengan kuota 90 persen, prestasi 5 persen, dan jalur perpindahan orang tua/wali 5 persen semua akan berjalan lancar."

Muchlis menilai banyak diinas pendidikan daerah menerjemahkan Permendikbud tidak dengan semestinya. Hal ini terkait dengan kuota zonasi 90 persen. Banyak varian, padahal prinsip utama dari Permendikbud tersebut adalah harus perhatikan anak-anak sesuai dengan zona. Sehingga anak-anak dalam zona tersebut mendapat kesempatan sekolah dekat dengan tempat tinggalnya.
“Itu kan harusnya dinas pendidikan di daerah itu berpedoman pada Permendikbud nomor 51. Hanya saja persoalannya daerah membuat banyak penyesuaian sesuai keinginan masing-masing," kata Muchlis.

Sebaiknya, kata Muchlis daerah pedoman juknis (petunjuk teknis) prinsip general-nya (keumuman) harus masuk yakni 90 persen zonasi, 5 persen untuk prestasi, dan 5 persen untuk migrasi. Dan persoalan sekarang ini kuota 90 persen zonasi ini banyak variannya padahal tujuan zonasi ini yang harus dipastikan anak di dalam zonasi harus masuk,” kata Muchlis .

Menindaklanjuti permasalahn PPDB, dia telah menugaskan tim dari Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk meninjau langsung ke lapangan terkait dengan beberapa laporan dan protes.
Apakah karena anak tersebut tidak diterima dalam satu zonasi atau karena tarik menarik antar orangtua agar anaknya dimasukkan ke sekolah favorit. Pasalnya, skema zonasi bertujuan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit sehingga semua anak bangsa mendapat pendidikan yang adil dan merata.

Muchlis juga menegaskan, masalah yang terjadi di lapangan saat ini karena ada beberapa daerah menginginkan adanya peningkatan kuota untuk jalur prestasi.

Dijelaskan dia, Kemdikbud telah mempertimbangkan untuk memutuskan tiga jalur tersebut. Khusus untuk jalur prestasi dan benar-benar berhak untuk jalur prestasi setiap zonasi kuotanya tidak mencapai 5 persen. Sedangkan pembengkakan siswa untuk kuota tersebut karena ada siswa mendaftar lintas zonasi.

“Kalau prestasi betulan di suatu zonasi itu tidak sampai 5 persen. Adakala atas nama prestasi adanya pendaftar dari lintas zonasi. Misalnya, saya di zonasi A melintas ke zonasi C untuk mengejar kuota prestasi di C karena saya berprestasi. Sehingga melebihi dan orang pada ribut. Saya khawatir itu yang terjadinya kisruh antara orang tua dan panitia setempat. Ini kita cek ke lapangan,” pungkasnya.

Muchlis juga menuturkan banyak orangtua berebutan antrean untuk melakukan pendaftaran ini terjadi karena masalah teknis. Sebab, siapapun yang mengantre belum dipastikan diterima di sekolah tersebut apabila tidak memenuhi kriteria PPDB 2019 dengan kuota 90 persen zonasi.

“Kita sebagai orang tua ingin masuk ke sekolah itu. Itu biasa. Yang penting mereka benar-benar sesuai kriteria. Nanti kita dalami permasalahan dan sumber-sumbernya. Nanti kita selesaikan. Karena Ujian Nasional (UN) tidak dijadikan panduan, tapi ini mungkin kriteria yang dibangun di bawah tambahan-tambahan itu yang membuat masalah,” ujarnya.

Muchlis juga memberikan respons terhadap kritik DPR yang menilai skema kuota yang ditetapkan dalam Permendikbud 51 kaku seharusnya lebih fleksibel tidak mematok angka tetapi memberikan kisaran. Semisalnya, untuk kuota zonasi berkisar pada 87-91 persen, untuk jalur berprestasi dan perpindahan orangtua 4-7 persen yang disesuaikan dengan kondisi daerah.(ati)

 

BERITA REKOMENDASI