Ternyata! Istri Bos Garuda Ikut di Pesawat isi Harley

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menyebut bahwa ada nama istri direksi dalam daftar manifest crew pesawat baru Airbus 330-900 Neo yang membawa motor gede (moge) Harley Davidson dan sepeda Brompton dari Prancis.

"Jadi, pada pengambilan pesawat terbang itu, ada istri direksi yang ikut. Padahal setahu saya, yang boleh diikutsertakan hanya air crew dan teknik saja, tidak disertakan para istri pejabat Garuda Indonesia," ujar Ketua Umum IKAGI Zaenal Muttaqin dalam konferensi pers yang digelar di RA Residence, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Menurut dia, pihaknya sudah kerap memperingati jajaran direksi Garuda Indonesia agar taat aturan pada penerbangan tersebut berlangsung.

"Kami di perusahaan sudah berusaha memperingati. Namun kemampuan kita terbatas sampai di situ saja," ungkap dia.

Dia menuturkan, bahwa pihaknya selama ini tidak pernah mengalami kasus penyelundupan barang-barang tanpa izin saat pengiriman pesawat.

"Seperti yang terjadi pada skandal penyelundupan. Jadi, sepanjang perjalanan saya sebagai kru itu tidak pernah kejadian seperti itu ya," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi oleh Menteri (Kemenkue) BUMN Erick Thohir dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menjelaskan adanya kasus dugaan penyelundupan Harley Davidson dan sepeda bermerek Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia yang baru dibeli dari Airbus (Touluse, Perancis).

Sri Mulyani menjelaskan, pada 17 November lalu saat pesawat GA 9721 Airbus 330-900 ini mendarat di Cegkareng dan akan langsung menuju Hangar PR GMF AeroAsia. Bea Cukai sempat melakukan pemeriksaan kargo bagasi penumpang, dan menemukan 15 kemasan berisi parts sepeda motor Harley Davidson terurai dengan baggage claim tag atas nama SAS dan 3 kemasan berisi 2 unit sepeda Brompton M6L Explore dan aksesoris atas nama LS. Barang tersebut tidak dideklarasikan.

"Pembawaan barang impor penumpang tidak diberitahukan. Jajaran Bea Cukai masih terus melakukan pemeriksaan atas pelanggaran UU dan aturan Kepabenanan baik secara perdata maupun pidana," kata Sri Mulyani.

BERITA REKOMENDASI