Terorisme Bentuk Proxy War di Indonesia

BOGOR (KRjogja.com) – Bangsa Indonesia harus waspada terhadap paham terorisme karena teroris adalah sebagian dari Proxy War yang ada di Indonesia. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu saat memberikan kuliah umum dihadapan  490 Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan, PMPP IPSC, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

"Banyak orang yang mengatakan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia adalah karena faktor ketidakadilan, maka hal tersebut  adalah bohong karena masalah terorisme sebenarnya berlatar belakang  energi, ISIS sebagai contoh nyatanya,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagaimana keterangan persnya, Minggu (28/08/2016).

Panglima TNI mengatakan  ISIS saat  ini bukan lagi ISIS melainkan Islamic State, karena mereka para teroris ingin membuat satu negara  menjadi negara Islam, namun perekrutanya dari seluruh negara. "Jadi ISIS sistem perekrutanya itu mencari hal-hal yang sensitif, dimana kesenjangan sosialnya dan tingkat ketidakadilan sangat tinggi serta sering terjadi pelecehan agama di negara tersebut, seperti Indonesia dan Perancis serta beberapa negara lainnya," imbuh Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan beberapa  hasil survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian seperti, Wahid Foundation pada tahun 2016 mengatakan bahwa 7,7% muslim Indonesia bersedia berpartisipasi dengan teroris, 0,4%  pernah berpartisipasi dengan teroris. Sedangkan Setara institute mengatakan bahwa 35,7% siswa SMA Negeri Jakarta dan Bandung intoleran pasif, 2,4%  intolerar aktif  dan 0,3% berpotensi menjadi teroris.

Hasil survei yang sama juga disampaikan oleh Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2011 bahwa, 26,7% mahasiswa  Islam setuju jihad dengan kekerasan 68,4%  tidak setuju. Sedangkan CSRC UIN Jakarta pada tahun 2008-2009 mengeluarkan hasil survei dimana  45% Takmir Masjid di Jakarta mewajibkan berdirinya Negara Islam dan 26% jihad melawan kaum non muslim, dan 32% wajib perjuangkan kilafah, sementara 14% wajib perangi pemerintah yang tidak melakukan sari'ah. (*)

 

BERITA REKOMENDASI