Terus Berbuat Kekacauan, OPM Kategori Organisasi Teroris

JAKARTA, KRJOGJA.com – Aksi brutal pembantaian yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) menjadi perhatian DPR. Pada acara Penutupan Masa Sidang, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk peristiwa penembakan terhadap para pekerja Trans Papua di Nduga Papua itu, belum lama ini.

"DPR mengutuk keras kelompok pembantai bersenjata di Papua yang telah melakukan tindakan keji terhadap warga yang tidak berdosa," kata Bamsoet, Kamis (13/12/2018) saat berpidato di forum Penutupan Masa Sidang di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Ia berharap pemerintah bersikap tegas terhadap pelaku.

Bamsoet menilai penembakan itu dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bamsoet pun mengatakan pemerintah bisa mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) agar mengategorikan OPM sebagai organisasi teroris. Alasannya, peristiwa itu terbilang brutal.

"Kalau kita mau, kita bisa mendesak PBB untuk memasukkan OPM sebagai organisasi teroris, sebagaimana definisi PBB itu sendiri. Sebab, mereka sudah membunuh secara brutal dan meneror warga sipil tidak berdosa," tuturnya.

Senator asal Papua Mervin Sadipun Komber mendesak Presiden Jokowi membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait penembakan KKB di Proyek Trans Papua Kabupaten Nduga. Presiden juga diminta mencari motif utama dari kejadian penembakan tersebut.

Usai mengikuti FGD tentang Badan Kehormatan DPD di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Mervin berpendapat setelah menemukan motif, pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mencari pelaku. Ia berharap, pemerintah tak terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum mencari apa motif penembakan tersebut. Hal yang penting, katanya, pemerintah tak lupa untuk melibatkan warga lokal. "Karena mereka mengetahui kondisi setempat dan hubungan dengan masyarakat setempat," ujarnya.

Operasi pencarian pelaku penembakan di Nduga, lanjut Mervin, diharapkan tidak mengganggu kondisi masyarakat setempat. "Jangan sampai tidak menyelesaikan masalah. Harus menyelesaikan masalah tanpa masalah," kata Mervin.

Sedang mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono menyarankan, agar dalam kabinet berikutnya perlu kementerian khusus yang mengurusi masalah Papua. Hal itu dimaksudkan agar semua kebijakan pembangunan di Papua lebih fokus dan terarah.(Edi/Sim)

BERITA REKOMENDASI