Tiga Perpres Bakal Perkuat KPK

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan tiga peraturan presiden (perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga perpres itu terkait dewan pengawas KPK, organisasi KPK, dan perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pramono memastikan tiga perpres itu tak akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Apapun yang dilakukan tidak mungkin bertentangan dengan UU itu, pengaturan dalam perpres," kata Pramono.

Politikus PDI-Perjuangan itu mengklaim pemerintah juga tak memiliki niat untuk melemahkan KPK. Menurutnya, pemerintah sangat diuntungkan jika lembaga antirasuah tersebut tetap kuat untuk memberantas korupsi.

"Karena pemerintahan Presiden Jokowi ini betul-betul menginginkan, mengharapkan bisa bekerja dengan baik, tapi juga persoalan penegakan terhadap antikorupsi itu tecermin," ujarnya.

Pramono mengatakan ketiga perpres itu masih dalam tahap penyelesaian. Menurutnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo sudah menyerahkan draf perpres tersebut. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI