Tiga Tahun Pencapaian Kemnakar, Tren Pengangguran Turun

JAKARTA, KRJOGJA.com – Tingkat pengangguran secara kewilayahan di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan tetapi tren tingkat pengangguran di perkotaan terus menurun dari 7,02 persen pada tahun 2015, menjadi 6,53 persen dan 6,50 persen pada tahun 2016 dan 2017.

"Mengenai tren penurunan tingkat pengangguran itu antara lain dikarenakan selama ini Kemnaker giat melakukan pelatihan kerja untuk calon pekerja dan pekerja di balai-balai latihan kerja. Kemnaker juga giat melakukan pameran kerja (job fair)," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Hery Sudarmanto di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Lebih jauh, Hery dalam pencapaian tiga tahun Kemnaker di bawah Pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan, sampai Juni 2017, pengangguran terbuka terus menunjukan penurunan. Pada Februari 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,33 persen mengalami penurunan dari 5,81 persen pada 2015.

Tingkat kemiskinan dalam periode 2015–2016 menunjukkan kecenderungan penurunan, yaitu dari 11,22 persen (Maret 2015) turun menjadi 10,64 persen (Maret 2017). Menurut data, tingkat pengangguran secara nasional pada 2015–2017, yakni 7.454.767 (2015), 7.024.172 (2016), dan 7.005.262 (2017). Di perkotaan, 4.971.422 (2015),  4.410.861 (2016), dan 4.527.275 (2017). Di perdesaan,  2.483.345 (2015), 2.613.311 (2016), dan 2.477.987 (2016).

Menyinggung soal melindungi warga negara Indonesia di dalam negeri, menurut Hery, pemerintah berupaya keras meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dalam kurun waktu 2015 – 2017, kesejahteran buruh/pekerja secara umum meningkat. Hal ini diindikasikan dari meningkatnya rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai mencapai 5,09%, sedang laju inflasi 6,29 persen.

Pada tahun 2016, kenaikan rata-rata upah buruh/karyawan/pekerja/ pegawai mencapai 10,04 persen, jauh meninggalkan lalu inflasi yang mencapai angka 4,42 persen. Pada tahun 2017, kenaikan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai jauh meningkat menjadi 23,94 persen dibanding laju inflasi yang mencapai 3,83 persen.

"Kondisi ini adalah bukti keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, baik dari sisi income (upah) maupun pengeluaran (kenaikkan harga barang) secara umum," tandas Hery. (Ful)

BERITA REKOMENDASI