Total Penyaluran P2P Sebesar Rp 295,85 Triliun

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan total penyaluran pinjaman peer to peer lending (P2P ) lending hingga Desember 20021 mencapai Rp 295,85 triliun. Jumlah ini meningkat 89,7 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Adapun penyaluran kredit baru Desember 2021 mencapai 13,61 triliun, serta outstanding penyaluran pinjaman sampai saat ini sebesar Rp 29,8 triliun, naik 95,05 persen secara tahunan. Sedangkan total borrower mencapai 73,2 juta entitas serta total lender mencapI 809.494 entitas.

“Artinya secara kumulasi Rp 295 triliun tapi sebagian sudah lunas, yang masih outstanding sebagai pinjaman P2P adalah Rp 29,8 triliun,” kata Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam acara webinar pinjaman online legal atau illegal di Jakarta, Jumat (11/02/2022).

Disamping itu ada yang juga yang disebut securities crowdfunding, OJK memberikan kesempatan masyarakat dan UMKM untuk melakukan penggalangan dana (fund raising) melalui surat utang di pasar modal, tidak melalui P2P. “Securities crowdfunding ini adalah perlu uang, mengeluarkan surat utang di pasar modal. Cuma ndak boleh banyak-banyak ini maksimum Rp 10 miliar dan ini surat utang ini bisa kita kepada pihak yang mempunyai ekstensi likuiditas untuk masuk di situ,” ujarnya.

Pada awal 2021 hingga Februari 2022, OJK mencatat sudah ada 7 platform Securities Crowdfunding yang terdaftar di OJK dengan total dana yang dihimpun mencapai Rp 437 miliar dengan pemodal sebanyak 96.430 buah entitas. Disamping itu, masih ada kategori-kategori keuangan digital lain yang Di samping itu, masih ada kategori-kategori keuangan digital lain yang berkaitan dengan berbagai produk, di antaranya produk yang berkaitan dengan e-money, dan kaitannya dengan pemasaran melalui berbagai platform digital.

“Ini luar biasa dan regulasinya tidak mesti seluruhnya di OJK. Kami berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan juga nanti tentunya lembaga-lembaga Pemerintahan yang lain,” ujarnya.

Wimboh menegaskan moratorium atau penundaan pemberian izin operasional kepada platform-platform fintech peer to peer lending baru masih berlaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya fintech atau pinjaman online ilegal di masyarakat. “Sementara memang kita masih moratorium untuk izin (pinjol) baru,” ujarnya.

Wimboh menyampaikan, proses moratorium diperlukan untuk memastikan status masing-masing platform peer to peer lending ini, sekaligus untuk menelaah kembali platform yang belum sesuai dengan regulasi OJK, dengan melihat kapasitas SDM dan operasionalnya dalam menjalankan bisnis. “Kita harapkan (pinjol) bisa dikembangkan membantu masyarakat,” ucapnya.

Dengan masih berlakunya moratorium, Wimboh memastikan, hanya ada 103 pinjaman online yang terdaftar dan berizin di Indonesia. “Saat ini peer to peer (berizin) itu ada 103,” jelasnya

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Moh Mahfud MD mengatakan, di Indonesia banyak sekali pinjaman online (pinjol) ilegal yang beredar, hal ini tentunya menyesengsarakan rakyat. Terlebih lagi kemudahan digital menyebabkan masyarakat tidak teliti dalam membaca klausul perjajian peminjaman dari pinjol ilegal. Pemerintah berhak melindungi masyarakat dari jerat pinjol ilegal ini, dengan memberantasnya.

Menurutnya, tujuan bernegara adalah untuk menjamin kesalamatan rakyat. Untuk itu, hukum-hukum lainnya perlu dikesampingkan jika mengancam keselamatan rakyat. “Termasuk dalam hal pinjaman online ilegal ini. Pasalnya, pinjaman online ilegal ini mengganggu keselamatan dan keamanan rakyat dengan berbagai cara, baik dengan melakukan pemaksaan pembayaran dengan menggunakan jasa debt collector maupun mengancam peminjam dengan cara-cara tidak baik, seperti menyebarkan identitas dan foto peminjam yang diedit dengan bugil dan sebagainya,” ujar Mahfud.

Dijelaskan, berdasarkan hukum perdata kegiatan pinjam-meminjam online ini harus sesuai dengan pasal 1320 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Di dalam satu syaratnya berisi tentang klausa yang dihalalkan, diperbolehkan, atau dilegalkan.

Sementara, pinjaman online ilegal ini tidak jelas kehalalannya sebab perjanjian-perjanjian yang ada di dalamnya bisa jadi melalui jebakan-jebakan yang direncanakan, serta tidak memiliki izin yang resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas. Selain itu, kontrak perjanjian juga harus dilakukan dengan itikad yang baik dan tidak boleh melanggar kepentingan umum.

“Masalahnya, pinjaman online ilegal ini tidak memenuhi pasal 1320 KUHP tersebut. Sehingga pemerintah berhak melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal yang merugikan rakyat,” tuturnya.

Ditambahkan, pengesampingan hukum-hukum wajib lainnya ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dan memancing agar kalau masyarakat tidak mampu membayar dan diancam oleh debt collector, maka masyarakat dapat melaporkannya ke polisi. Dia tegaskan, tentunya hal ini harus disertai dengan wadah hukum yang melindungi.

Mahfud menuturkan, pinjol illegal ini menetapkan suku bunga yang tinggi, menekan masyarakat dari segala sisi. Sehingga menyebabkan banyak kasus yang dampaknya lebih besar lagi, seperti kasus bunuh diri yang banyak dilakukan oleh nasabah pinjaman online ilegal, sebagai akibat dari tekanan yang ada dan sebagainya. Pemberi pinjaman online ilegal terkesan berada di posisi yang superior, menekan, dan mendikte.

Untuk itu, pemerintah bersama para pemangku kebijakan lainnya berusaha untuk memberikan perlindungan yang terbaik untuk masyarakat. Salah satunya dengan memberantas pinjaman online ilegal ini. Sebab pinjaman online ilegal tersebut subtansinya melanggar nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada, serta menyebabkan banyak korban yang berjatuhan.

“Maka dari itu, di sinilah peran para penegak hukum untuk memberi perlindungan terbaik. Terutama para pengacara untuk tidak mudah mengatakan bahwa keputusan pemblokiran ini melanggar kebebasan serta hak usaha para pelaku pinjaman online ilegal,” katanya.

Di sisi lain, pinjaman online legal yang berada di bawah pengawasan OJK harus didukung dan dikembangkan. Mereka perlu dihimbau agar memberikan suku bunga yang rendah dan terjangkau, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Sampai saat ini terdapat 106 pinjaman online yang terdaftar secara resmi di situs OJK. Sementara itu, sejak 2018 hingga 2021 terdapat 4.664 entitas pinjaman online yang tidak resmi. Oleh karenanya, tahun 2018 Kominfo telah memblokir 738 pinjaman online ilegal, sebanyak 718 pada 2019, kemudian 1.562 pada 2020, dan 1.646 pinjaman online ilegal pada 2021.

“Untuk saat ini, sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap rakyat. Kominfo bekerja sama dengan apple store, playstore, dan google, memberi syarat kepada pembuat aplikasi untuk mencantumkan izin atau lisensi dari OJK sebagai syarat mutlak pembuatan aplikasi. Selain itu, playstore dan google juga sudah sepakat untuk tidak akan menampilkan atau mempromosikan aplikasi yang tidak memiliki izin resmi OJK, hal ini tentunya guna melindungi masyarakat dari pinjaman yang merugikan,” kata Menko Polhukam.

Mahfud menambahkan, penutupan dan pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo ini merupakan tindakan administratif yang dapat dilakukan negara agar ruang pemberi pinjaman ilegal semakin tertutup dan korban tidak semakin meluas. “Tentunya langkah ini harus didukung dengan membuka akses pengaduan masyarakat yang mudah dijangkau. Selain itu, diharapkan agar pinjaman online yang mempunyai izin dan legal dapat selalu sesuai dengan aturan dan koridor yang tersedia,” tegasnya. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI