UI Pertimbangkan Sanksi Bagi BEM UI Terkait Diskusi Soal Papua

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Berbagai kalangan memberikan reaksi atas Diskusi BEM UI #PapuanLivesMatter beberapa hari lalu, seperti yang dikatakan Michael Manufandu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia bahwa acara diskusi itu merupakan hak masyarakat pada kebijakan pemerintah mengenai kebebasan berpendapat.

Namun, menurutnya, terdapat peraturan dan etika publik sebagai ukuran agar masyarakat sopan santun dalam tutur kata dan memberikan pendapat yang mempunyai nilai realistis. “Universitas Indonesia dengan berbagai perangkat pimpinan atau rektornya mempunyai kewenangan untuk menghasilkan produk mahasiswa yang bagus, bernilai tinggi, dan berkarakter,” tutur Michael Manufandu dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Meski demikian ia mengungkapkan, memang perlu dipertanyakan, banyaknya pelanggaran pada acara tersebut. Perlunya teguran, peringatan, sanksi dan lain-lain, agar dapat mengevaluasi diskusi yang menyebabkan dampak yang meluas di ranah publik. Seperti, adanya diskusi atau seminar yang dinilai mengandung unsur berbeda pendapat yang ekstrim.

Amelita Lusia, M.Si, Kepala Biro Humas dan KIP UI, mengatakan, BEM UI sudah mengajukan perizinan untuk mengadakan acara diskusi #PapuanLivesMatter, namun surat baru diterima Direktorat Mahasiswa pukul 11.00 WIB dan kegiatan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB. Pihak Dirmawa sudah memberikan saran berdasarkan narasumber yang terlihat hanya satu pihak perlu dievaluasi, untuk mengikuti sertakan pihak pro dan kontra sehingga acara terselenggara dengan baik.

BERITA REKOMENDASI