UU Cipta Kerja Bentuk Komitmen Pemerintah Reformasi Struktural

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Cipta Kerja juga mereformasi izin usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang akan mulai digunakan pada Juli 2021 sehingga layanan pemerintah menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu salah satu turunan UU Cipta Kerja yakni Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 mengatur daftar prioritas investasi yakni lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk investasi.

“Sebanyak 245 bidang usaha prioritas dengan fasilitas tax holiday dan tax allowance, 89 bidang usaha yang dibuka untuk bermitra dengan koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu,” katanya Airlangga, Selasa (30/03/2021).

Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersama 51 aturan turunannya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi struktural. UU Cipta Kerja akan menyederhanakan, mensinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan besar yang sering kali malah menimbulkan hambatan dalam penciptaan investasi serta pembukaan usaha baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak akademisi untuk mengawasi jalannya kebijakan terkait penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder termasuk dari akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga penerapan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster ini dapat berlangsung optimal dan mengakselerasi peningkatan investasi serta peningkatan kewirausahaan,” katanya.

Airlangga juga mengemukakan pemerintah tetap optimistis ekonomi nasional akan tumbuh 4,5 hingga 5,3 persen pada tahun ini karena tanda-tanda pemulihan ekonomi telah terlihat. Sedangkan untuk penanganan di sisi kesehatan, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah pada 2021 ini akan berfokus pada program vaksinasi massal dan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro yang akan terus diperluas ke provinsi-provinsi lain. (*)

BERITA REKOMENDASI