UU Ciptaker Rugikan Lingkungan

JAKARTA, KRJOGJA,com – Masih ada pro dan kontra yang bermunculan seiring proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja (UUCK) pada 5 Oktober 2020 lalu. Hal ini menjadi perhatian publik dan pemerhati lingkungan. Pasalnya Undang-undang yang juga disebut Omnibus Law Cipta Kerja ini, dianggap memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Menurut Tim Serap Aspirasi Lingkungan Hidup, Budi Mulyanto, banyak sekali tantangan yang dihadapi Indonesia di antaranya angka pengangguran, kemiskinan, serta impor pangan yang masih tinggi. Sehingga UUCK dapat mengupayakan penciptaan kerja menjadi lebih terukur.

“Jadi ini mengharmoniskan kebijakan pemerintah di pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi bagi penciptaan lapangan kerja. Memutus rantai birokrasi mencari izin saja bisa bertahun-tahun, nah ini bisa dipercepat,” kata Tim Serap Aspirasi Lingkungan Hidup, Budi Mulyanto dalam webinar dengan tema Aturan Turunan UU Cipta Kerja, di Jakarta, Rabu, (10/2).

Selain itu, regulasi pelaksaan UUCK terdapat 40 R-PP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan 4 Perpres (Peraturan Presiden), untuk menampung aspirasi masyarakat dan disampaikan pada pemerintah.
Menurutnya, masukan dan aspirasi dari masyarakat sangat beragam sehingga tidak semua diterima.

“Masukan dan aspirasi masyarakat kita coba analisis, kualifikasikan, dan pertimbangkan. Ada yang diterima penuh, ada juga yang ditolak, tapi aspirasi sangat penting untuk improvement RPP yang ada,” tambahnya.

BERITA REKOMENDASI