UU Ormas untuk Lindungi Pancasila

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.

Penetapan itu dilakukan Rapat Paripurna DPR lewat mekanisme voting setelah upaya lobi mencari kata mufakat tak tercapai pada Selasa (24/10/2017). “Yang hadir 445 (orang), yang mendukung 314 dan yang tidak dukung 131. Artinya jelas, banyak yang mendukung. Mayoritasnya mutlak,” kata Jokowi.

Sebelum ditetapkan lewat mekanisme voting, terjadi dinamika antarfraksi dalam rapat paripurna. Ada tiga fraksi yang menyatakan menolak Perppu Ormas menjadi undang-undang yakni Gerindra, PAN, dan PKS.

Di sisi lain ada tujuh fraksi yang setuju Perppu itu jadi undang-undang yakni PDIP, PKB, PPP, NasDem, Golkar, Demokrat, dan Hanura. Di antara tujuh fraksi itu, tiga di antaranya yakni PKB, PPP, dan Demokrat menyetujui dengan catatan perlu revisi.

Kehadiran Perppu Ormas, yang kini menjadi undang-undang itu sendiri memicu polemik di kalangan rakyat. Sejumlah kelompok menilai aturan tersebut menjadi alat kesewenang-wenangan pemerintah untuk membubarkan ormas, terutama berbasis agama. (*)

BERITA REKOMENDASI