Vaksinasi mulai November 2020, Prioritas Tenaga Medis dan Masyarakat Miskin

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah menyiapkan sasaran prioritas penerima vaksinasi COVID-19 mulai dari tenaga medis hingga masyarakat miskin penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

“Pertama di garda depan terdiri dari medis dan paramedis, pelayan kesehatan, termasuk TNI Polri dan aparat hukum sekitar 3,5 juta orang,” kata Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto dalam jumpa pers daring di Jakarta, Senin.(12/10 2020)

Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perangkat daerah sebanyak lima juta orang, tenaga pendidik mulai dari Pendidikan Anak Usia Dinia (PAUD), TK, SD, SMP hingga dosen perguruan tinggi swasta dan negeri sebanyak 4,3 juta orang.

Selanjutnya aparat pemerintah pusat dan daerah serta legislatif sebanyak 2,3 juta orang dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebanyak 96 juta orang dengan jumlah semuanya mencapai 102 juta orang.

Selain itu, lanjut Airlangga Hartarto, sasaran penerima vaksinasi adalah masyarakat usia 19-59 tahun sehingga total keseluruhan mencapai 160 juta orang.

Vaksinasi akan diberikan sebanyak dua dosis sehingga total kebutuhan vaksin mencapai 320 juta dosis vaksin.

Selain dari pemerintah, lanjut Airlangga Hartarto, vaksinasi juga akan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kerja sama untuk vaksinasi mandiri.

“Jadi ada dua langkah yaitu diberikan pemerintah dan sisanya vaksin mandiri, seluruhnya dikontrol Kementerian Kesehatan dan Bio Farma berdasarkan Perpres yang sudah ditandatangani Presiden,” kata Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Vaksinasi Mulai Awal November 2020 .

Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengatakan persiapan detail untuk program vaksinasi ini terus dilakukan, dengan prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19,akan mulai Vaksinasi November 2020.

Menkes dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik” kata Menkes Terawan dalam keterangan pers, Senin (12/10/2020).

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.

Menkes kemudian menegaskan bahwa para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh Pemerintah “mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah.”

Soal kehalalan vaksin, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan, MUI, Bio Farma akan bertolak ke Tiongkok pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin produksi Sinovac, dan Cansino.

Sementara data untuk vaksin G42/Sinopharm akan diambil dari data uji klinis di UAE karena diproduksi di sana. Kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan vaksin G42/Sinopharm.

“MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42,” ucap Dirut Bio Farma Honesti Basyir.
(Ati/Lmg)

BERITA REKOMENDASI