Wapres Dorong Terbentuknya Entrepreneurship Bureaucracy

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat. Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha. Dengan entrepreneurship bureaucracy, pelayanan publik menjadi mudah dan cepat dan tentunya lebih baik. 

"Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien," ujar Wapres dalam pembukaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (07/11). 

Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.

Wapres mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth. Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering menperumit dan memperlambat birokrasi. "Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih," tegas Jusuf Kalla. 
 
Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. "Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi," imbuh Wapres.

Dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menungkapkan bahwa di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan. Masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan. “Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat – oleh rakyat – untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujarnya.

Dikatakan, capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61. Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Selain itu, dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan (sebanyak Rp 41,15 triliun dihemat tahun 2017).

Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 s.d. 2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih. Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas. (Ati)

 

BERITA REKOMENDASI