Wapres : Tak Banyak Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas

JAKARTA, KRJOGJA.com – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui terjadi penurunan kepesertaan  kelas BPJS Kesehatan akibat kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan pemerintah mulai 1 Januari kemarin. Namun, jumlah peserta yang turun kelas itu tak terlalu signifikan.

"Itu mungkin tidak banyak dan menurut saya tidak menjadi masalah jika mau turun kelas ya dengan kemampuannya. Jumlahnya tidak signifikan,"Demikian WapresMa'ruf  Amin di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (15/1). 

Sementara itu, data BPJS Kesehatan mencatat sebanyak 372.924 peserta mandiri memilih turun kelas akibat kebijakan pemerintah menaikkan iuran.  Selain itu, lanjut Ma'ruf, peserta yang turun kelas juga tak akan berpengaruh pada pelayanan di kelas tertentu.  Keyakinan tersebut ia sampaikan untuk menjawab kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa penurunan kelas ini akan membuat peserta kelas III membludak. 

Semua sudah diatur juga pelayanan kesehatan itu berjenjang dari layanan kesehatan tingkat pertama kemudian baru tingkat lanjutan. Biasanya kalau antrean panjang itu ngumpul kalau tidak melalui jenjang," katanya.

Terlebih, lanjut Ma'ruf, pemerintah juga terus meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit sehingga diyakini tak akan berpengaruh pada pelayanan di masyarakat.

"Jadi tidak masalah itu, kalau yang tidak mampu kan sudah masuk kategori dibayari pemerintah. Beda statusnya," ucap Ma'ruf. 

Sejak kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 diketahui banyak peserta yang turun kelas. Hal ini tak lepas dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri mencapai 100 persen. 

Dengan kenaikan itu, iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. Untuk kelas mandiri II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, kelas mandiri III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu. 

Jumlah peserta yang turun kelas, terdiri dari kelas mandiri I sebanyak 153.466 orang atau 3,53 persen dari total peserta di kelasnya. Lalu, kelas mandiri II yang turun kelas mencapai 219.458 atau 3,23 persen dari total peserta di kelasnya.  Untuk kelas mandiri I tersebar memilih turun ke kelas mandiri II dan III. 

“Pemberlakuan penyesuaian iuran harus kami lakukan, jika tidak kami melanggar tata kelola dan regulasi pengelolaan Program JKN-KIS, kami harus tunduk pada regulasi dan tidak bisa bertindak melampaui kewenangan,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Maruf kemarin.

Iqbal juga menambahkan, sesuai dengan hasil Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada 06 Januari 2020 Pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga terkait sepakat untuk melaksanakan Perpres 75/Tahun 2019 seperti apa adanya. (Ati)

BERITA REKOMENDASI