Indonesia Jadi Negara Maju Pekerja Menolak, Kenapa?

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) baru saja mencabut Indonesia dari daftar negara berkembang dan naik sebagai negara maju.

Namun begitu, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menolak label baru Indonesia sebagai negara maju. Sebab, secara Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2019 lalu belum mencapai kisaran USD 4.000 per kapita per tahun.

“Kalau menurut saya dari income per kapita kita masih belum USD 4.000. Kalau memang Omnibus Law katanya akan mencapai USD 6.100-12.000. Tapi kan dengan konteks income per kapita kita yang masih segitu itu memang belum pantas lah kita disebut sebagai negara maju,” kata Sekjen OPSI Timboel Siregar dalam keterangannya, Rabu (26/2/2020) malam.

Timboel juga mengatakan, status baru tersebut nantinya justru akan menyulitkan Indonesia di sektor perdagangan internasional. Dia khawatir Indonesia sebagai negara maju tak bisa beradaptasi jika bea ekspor dinaikan, seeta pemberian potongan bea masuk impor (General System of Preference/GSP) dicabut.

“Jadi ada persoalan bagaimana pendefinisian baru tentang Indonesia, saya khawatir ekspor kita menurun. Artinya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kan salah satunya ekspor. GSP juga mau dicabut dan sebagainya,” tuturnya.

“Kemudian bagaimana juga terkait dengan konteks perdagangan kita. Utang masih tinggi, saya pikir ini agak sedikit sulit malah mendefinisikan kita negara maju. Mungkin bisa jadi tantangan kita untuk maju terus, pemicu bagus. Tapi justru kita agak sulit,” tambahnya.

Selain itu, Timboel juga menilai bahwa pencabutan label negara maju oleh Amerika Serikat merupakan upaya politik dagang yang coba diluncurkan Presiden AS Donald Trump.

“Saya enggak begitu percaya sama Trump. Tapi kalau IMF, World Bank, dan sebagainya sudah mengatakan itu, mungkin. Tapi masalahnya mereka juga belum ngomong. Kalau Trump itu kan hanya sekedar politik perdagangan aja,” cibirnya.

“Jangan terlena lah. Menteri Luar Negeri aja kan tepuk tangan tuh. Harus dilihat gitu dampak dari status ini,” dia menandaskan.(*)

BERITA REKOMENDASI