Wilayah Perbatasan Tak Lagi Daerah Tertinggal

Editor: Ivan Aditya

TARAKAN, KRJOGJA.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hadir di Universitas Borneo untuk berdialog bersama mahasiswa terkait dengan perbatasan, Senin (17/09/2018). Dalam dialog tersebut hadir mewakili Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Endang Supriyani yang juga menjabat sebagai Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Kemendes PDTT.

Dalam kesempatan ini, Endang mengatakan selama ini masyarakat mengartikan jika daerah perbatasan itu sebagai wilayah pinggiran yang terbelakang serta sulit dijangkau transportasi maupun signal seluler. Anggapan tersebut kini perlahan diubah oleh Kemendes PDTT dengan langkah nyata.

“Sesuai dengan nawacita ketiga, saat ini pemerintah berupaya membangun semua wilayah Indonesia, khususnya yang berada di wilayah terdepan. Kita lakukan melalui tiga strategi besar yakni pendekatan keamanan, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan ekonomi agar lebih memiliki daya saing,” tegas Endang.

Dengan upaya tersebut setidaknya kini wilayah perbatasan mulai dapat menikmati kemajuan tak kalah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi, sejak tahun 2015 pemerintah sudah mengucurkan dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Jika berkaca pada 2017 lalu, setiap desa menerima sekitar Rp 800 juta untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desanya.

“Jika kita hitung-hitung sederhana, ada 1.700-an desa yang terletak di 187 lokasi prioritas (basis kecamatan) wilayah perbatasan, maka tahun lalu saja ada sekitar Rp 1,3 triliun dana yang digelontorkan pusat untuk desa-desa tersebut," ungkap Endang.

Endang juga menambahkan, tidak hanya melalui instrumen dana desa saja, Kementerian Lembaga juga turut membangun infrastruktur dasar maupun pendukung di wilayah perbatasan. Untuk direktoratnya (Dit Perbatasan, Ditjen PDTu), pada tahun 2018 ini akan membangun jalan penghubung sepanjang 50 km, penyediaan elektrifikasi, penyediaan air bersih, serta peningkatan produk pertanian dengan penyediaan embung dan alat pengolah pascapanen untuk masyarakat perbatasan.

“Bicara propinsi Kalimantan Utara, untuk Kabupaten Nunukan pada 2015 sampai dengan 2018 ini kita sudah gelontorkan lebih kurang Rp 39 miliar dan untuk Malinau lebih kurang Rp 16 miliar yang bersumber dari DIPA Ditjen PDTu serta DAK afirmasi transportasi dalam bentuk infrastruktur transportasi, air bersih, elektrifikasi dan penyediaan sarana pendidikan,” terang Endang.

Dalam kesempatan ini Endang mengingatkan kepada para mahasiswa sejatinya menjadi agen pembaharuan dan ujung tombak dalam membangun daerah perbatasan. Diharapkan Universitas Borneo dapat melakukan KKN tematik di daerah-daerah perbatasan untuk melakukan pemetaan potensi, menyusun program dan kegiatan desa dan menjadi motor penggerak untuk inovasi dan pemberdayaan masyarakat. (Ati)

BERITA REKOMENDASI