WNI Berhaji Tanpa Visa Haji Dideportasi

Editor: Ivan Aditya

JEDDAH, KRJOGJA.com – Selama Agustus 2019, 600 WNI dideportasi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia karena berhaji tanpa visa haji dan tasrekh haji. Dari jumlah tersebut, 181 WNI ditangkap dan dideportasi sebelum pelaksanaan wukuf Arafah (9 Dzulhijjah/10 Agustus).

‘’Diperkirakan masih banyak WNI yang selesai  berhaji tidak menggunakan visa haji akan menemui masalah saat kepulangan nanti," kata Konsul Jenderal (Konjen) RI di  Jeddah Mohamad Hery Saripudin dalam keterangannya, Jumat (06/09/2019).

Untuk itu sebut Hery, jemaah calon haji jangan mudah tergiur rayuan bisa berangkat haji tanpa antri. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, jemaah haji harus memastikan diri menggunakan visa haji. Bukan visa kerja, visa ziarah atau visa event/season. Pasalnya visa tersebut dipastikan akan menghadapi masalah pada saat kepulangan ke tanah air karena melanggar aturan keimigrasian Arab Saudi.

Bagi WNI yang dideportasi, seluruh biaya pemerintah Saudi. Sebelum dideportasi, yang bersangkutan harus 'menginap' dulu di rumah tahanan. Untuk sanksi yang terkena deportasi, namanya masuk daftar tangkal (black list) hingga tidak dapat masuk Arab Saudi kurun waktu sekitar 5-7 tahun.

“Kami bekerjasama dengan pihak terkait di tanah air untuk mengambil tindakan tegas kepada agen yang sudah melakukan penipuan hanya untuk keuntungan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan keselamatan jemaah,’’ tegas Hery.

KJRI akan mengawal dan memberikan pelayanan serta perlindungan kepada mereka sesuai peraturan berlaku sebagai bentuk kehadiran negara di tengah warganya.

Selain itu ditemukan pula puluhan WNI yang terlunta-lunta seusai melaksanakan ibadah haji karena tidak memiliki tiket pulang. Selain itu juga WNI yang terkatung-katung kepulangannya karena diberangkatkan dengan visa kerja dan tidak diuruskan exit permitnya oleh perusahaan/travel yang memberangkatkan. Akibatnya, mereka tertahan di bandara.

Berdasar hasil berita acara pemeriksaan (BAP) Tim Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin) KJRI Jeddah menyebutkan, sebagian besar dari 181 orang tersebut mengaku tertipu tawaran berhaji seorang oknum dari travel yang ikut terjaring dalam operasi. Oknum itu juga dimasukkan ke dalam sel tahanan imigrasi Arab Saudi.

Staf Teknis/Konsul Imigrasi Ahmad Zaeni yang melakukan BAP terhadap korban di Tarhil mengungkapkan, para WNI tersebut dijanjikan oknum travel akan dihubungkan dengan muassasah selaku penyedia paket haji, termasuk tasrekh, tenda Arafah-Mina, katering dan transportasi. "Dari keterangan mereka, biayanya antara Rp60-200 juta per orang. Penawaran itu menyebar dari orang ke orang," kata  Zaeni.

Muchamad Yusuf, Konsul Tenaga Kerja, yang turut terjun ke lapangan, mengidentifikasi berbagai jenis visa yang digunakan oknum untuk memberangkatkan korban. Korban kebanyakan diberangkatkan dengan visa kerja musiman (amil musim) dan lainnya dengan visa turis untuk menghadiri event (ziarah fa’aliat), visa kunjungan pribadi (ziarah syakhsiah), visa umrah serta sisanya berstatus mukim.

“Sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi, setiap warga negara asing yang masuk dengan visa kerja harus memperoleh exit permit dari penanggung jawab (majikan) yang tertera di visa pekerjanya,”  kata Yusuf.

Terpisah Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Endang Jumali juga ikut mengingatkan jemaah calon haji Indonesia tidak tergiur dengan ajakan oknum tidak bertanggungjawab yang mengajak pergi ke tanah suci tanpa melalui jalur resmi. Untuk berangkat haji harus memastikan mendaftar dulu sesuai ketentuan. Jika mengunakan visa di luar kuota harus sesuai UU Haji, yaitu visa furoda/visa mujamalah (berhaji menggunakan kuota pemerintah Arab Saudi).

Endang mengingatkan, haji menjadi bagian dari istitaah (kemampuan). Karena itu seseorang tidak bisa serta merta berangkat begitu saja. Dalam aspek Fiqh, kata Hery, juga mensyaratkan adanya istitaah tersebut. Jika ditelaah, visa haji merupakan bagian istitaah. Dari aspek regulasi pemerintah, ibadah haji diatur dalam UU No 8/2019, tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. (Feb)

BERITA REKOMENDASI