Yudi Latif Mundur dari BPIP

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRjogja.com – Johan budi, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi,  membenarkan Yudi Latif telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengunduran dirinya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (BPIP).

"Pak Yudi Latif mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden tertanggal 7 Juni, tetapi yang bersangkutan meminta mengundurkan diri tanggal 8 Juni," kata Johan Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/6).

Menurut Johan Budi, surat permohonan pengunduran diri Yudi Latif itu di-CC-kan ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab). Namun Presiden Jokowi belum membaca surat pengunduran diri Yudi Latif sebagai pimpinan BPIP itu.

Yudi dalam surat pengunduran dirinya itu, menyebut tingkat kesibukan yang lebih tinggi akibat perubahan Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi badan setara kementerian sebagai salah satu alasan pengunduran dirinya.

Dalam fanpage facebook-nya yang diunggahnya Jumat (8/6) pagi mengatakan, bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga, juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu, tulis Yudi, memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," tulis Yudi.

Yudi adalah pejabat Kepala BPIP sejak lembaga tersebut masih bernama Unit Kerja Presiden -Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sejak 7 Juni 2017. UKP-PIP kemudian bertransformasi menjadi BPIP sejak 28 Februari 2018 ini. Yudi mundur terhitung sejak Kamis (7/6) tepat setahun sejak dirinya dilantik menjadi Kepala BPIP.

Dalam keterangannya Yudi menjelaskan BPIP tidak punya kewenangan eksekusi secara langsung. Sehingga Yudi merasa masih sedikit yang bisa dikerjakan oleh BPIP dari sekian banyak tanggung jawab yang mereka emban.

Setlah setahun berjalan, BPIP menghabiskan anggaran senilai Rp 7 miliar. Anggaran itu ada setelah pengajuan lewat Angaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang menginduk kepada Sekretariat Kabinet (Setkab).

Selain kendala keuangan, kinerja BPIP sempat terhambat karena kata Yudi para Dewan Pengarah dan anggota BPIP merasa lembaga tersebut tidak memiliki hak keuangan karena harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres).

Yudi menjelaskan dari sekian banyaknya kendala yang dihadapi BPIP, bukan berarti para pengurusnya tidak mengejakan apa-apa. Ia mengaku para anggota BPIP tetap semangat melaksanakan tugas untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok tanah air yang terkadang melewati batas jam kerja.

Mengenai hal itu,  menurut Johan, dari surat yang dikirimkan ke Presiden, Yudi Latif juga merasa bahwa tugas yang dibebankan kepadanya dengan perubahan struktural cukup berat. Di sisi lain ada urusan keluarga yang membutuhkan perhatian lebih besar. Sebagai pengganti Yudi, Johan menyebut bahwa sosok yang akan menggantikannya belum dibahas. Sebab masih menunggu respon dari Presiden Jokowi.

Disinggung apakah ini juga terkait polemik gaji BPIP yang ramai dibicarakan, Johan menuturkan bahwa sebenarnya BPIP selama ini belum menerima gaji sepeser pun hingga ada keputusan dari Menteri Keuangan. (Sim) 

BERITA REKOMENDASI