Yusril Upayakan PK Bagi Christoforus Richard

JAKARTA, KRJOGJA.com – Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa kukum Christoforus Richard menyatakan bahwa pihaknya tengah menempuh upaya PK (Peninjauan Kembali)  ke Mahkamah Agung (MA) terkait penahanan kliennya atas kasus pemalsuan dokumen.

"Berdasarkan novum yang ada membuktikan Bapak Christoforus Richard alias Christoforus Richard Massa, terpidana dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 103 K/Pid/2019 bukanlah orang yang telah membuat dan menggunakan surat palsu," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/7/2029). Terkait hal itu, ia juga menegeskan, pihaknya memiliki bukti baru atau novum terkait pengajuan PK ini.

Buktinya, menurut Yusril, surat palsu yang disematkan kepada Richard itu bukan surat yang pernah dibuat olehnya. "Surat palsu itu surat yang dijadikan bukti dipersidangan hanyalah fotokopi dan fotokopinya oleh hakim diminta dibawa aslinya tapi asli yang dibawa dengan yang difotokopinya itu tidak identik," jelasnya.

Bukti baru itu, kata Yusril, sudah diuji di laboratorium forensik Mabes Polri. Richard divonis tiga tahun oleh PN Jakarta Selatan karena dinyatakan bersalah memalsukan dokumen. Dalam putusan PT Jakarta, hakim menerima banding Ricard. Dalam amarnya, hakim menyatakan jika Richard tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Sementara dalam putusan Kasasi MA Richard divonis tiga tahun.

Awalnya, kasus ini merupakan perkara perdata yang telah dimenangkan Richard ditingkat kasasi. Belakangan, Richard dipidanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sangkaan melanggar pasal 263 KUHP Terkait pemalsuan surat pernyataan penguasaan dua bidang tanah seluas 6,9 hektare dan 7 hektare milik salah satu perusahaan.

Dalam kesempatan itu, Yusril juga mengatakan, kliennya adalah Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata perusahaan Pemilik Yang Sah atas sebidang tanah dengan SHGB No.72/Ungasan dan SHGB No.74/Ungasan yang di keluarkan oleh BPN Kab. Badung.

“Christoforus Richard adalah Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata yang sah terdaftar di Kemenkumham, yaitu perusahaan Pemilik Yang Sah atas sebidang tanah dengan SHGB No. 72/Ungasan dan SHGB No. 74/Ungasan yang di keluarkan oleh BPN Kab. Badung dan Klien kami selaku pihak yang berhak mewakili perusahaan tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun,” kata Yusril. (Ful)

BERITA REKOMENDASI