Zona Ekonomi Eksklusif Harus Dipertahankan

Sedangkan Rokan Group sendiri adalah kelompok usaha yang bergerak di bidang perkebunan, utamanya sawit. Namun di dalam perjalanan, Rokan terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan seperti mengurusi transmigrasi, membantu makanan pengungsi Vietnam di Pulau Galang, swasembaga beras, dan normalisasi hubungan RI-Tiongkok.

Rustian ambil bagian lobi perluasan ZEE  ke negara-negara yang mempunyai hak veto di PBB, di luar Tiongkok. Hal itu karena dia dekat dengan  para pejabat PBB lantaran banyak membangtu lembaga dunia tersebut dalam berbagai kepentingannya.

Namun, sejarahnya berawal ketika dia dipanggil mendiang Presiden Soeharto untuk membantu mengurusi transmigran dari Jawa ke luar Jawa dan melobi PBB agar Indonesia mendapat bantuan program “Rawan Pangan” di bawah World Food Program (WFP) milik PBB. Soeharto bilang, “Kita bukan butuh bantuan beras, tapi pengakuan dunia atas transmigrasi.” Maklum waktu itu, transmigrasi banyak disorot karena dianggap banyak masalah seperti jawanisasi.

Lobi-lobi dan tugas yang diemban Rustian berjalan baik. Indonesia mendapat hibah dari PBB. Rustian semakin dekat dengan para pejabat PBB. Dari sini nanti memperlancar upaya Indonesia memperluas ZEE. “Dari pekerjaan terkait transmigrasi dan PBB tersebut, membuat akses saya ke PBB jadi lancar. Hal ini lalu memudahkan kelak ketika saya ikut membantu menlu mengenai perluasan ZEE tadi,” kata Rustian.

“Atas keberhasilan perluasan ZEE ini membuat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia bertambah dari 8.000 menjadi 17.000. Hal itu terjadi tahun 1982 saat bersama Menlu Muchtar di Genewa mampu mengegolkan perluasan ZEE tersebut,” tandasnya.

Sedang di era sekarang, Menlu Retno Marsudi, menegaskan, Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan Tiongkok, sebagaimana dituduhkan Beijing. Indonesia pun tidak akan pernah mengakui nine dash-line. Sebab penarikan garis tersebut bertentangan dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagaimana diputuskan tahun 2016 lalu. UNCLOS adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.

Menurut Kemenlu, Nine dash-line Tiongkok adalah garis yang digambar di peta pemerintah Tiongkok. Di mana negara itu mengeklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan, dari Kepulauan Paracel (yang diduduki Tiongkok, tapi diklaim Vietnam dan Taiwan) hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

 

Beras dan Normalisasi

Aksi lain yang dikerjakan Rustian adalah membantu Presiden Soeharto, ketika itu, mewujudkan swasembada beras. Awalnya, dia diminta Soeharto menyiapkan pupuk pestisida selama 20 tahun. Harapannya, Indonesia bisa mencapai swasembada beras dan itu terwujud, sehingga Indonesia mendapat penghargaan dari FAO.

Rustian ketika itu cukup dekat dengan Soeharto. Sepak terjangnya yang banyak bergaul secara internasional makin dipandang Soeharto. Maka tak heran ketika pada tahun 1988 Rustian diutus Soeharto bersama Kepala Biro Luar Negeri Widodo Gondo Wardoyo  untuk bertemu Presiden Tiongkok, Li Xiannian. Tujuannya untuk menjajaki membuka hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok.

Salah satu yang mengesan dalam pertemuan dengan Presiden Li, ketika orang nomor satu Tiongkok itu mengatakan, “Tiongkok sangat melihat ASEAN penting karena negerinya bisa maju hanya dari ASEAN ” ,ujarnya.(ati)

BERITA REKOMENDASI